Tangani Gejolak Penolakan Hare Krishna, PHDI Kedepankan Dialog

0
15
Tangani Gejolak Penolakan Hare Krishna, PHDI Kedepankan Dialog

Tonja, DenPost

Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali kembali menggelar rapat penanganan gejolak penolakan aliran keyakinan Hare Krishna dan Iskon. Rapat berlangsung Rabu (5/8) di gedung PHDI Bali, Jl. Ratna, Tonja, Denpasar Timur.

Rapat dihadiri berbagai elemen dan lembaga, meliputi Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kodam IX/ Udayana, Kejaksaan Tinggi dan Tim Mediasi, Komunikasi dan Advokasi. Ketua PHDI Bali, Prof. IGN. Sudiana menyebutkan rapat ini bertujuan menyamakan persepsi antara PHDI dan unsur terkait penanganan gejolak di masyarakat.

“Kami minta materi untuk menambah makin sempurnanya penyelesaian polemik Hare Krisna, sehingga keputusan akhir agar tidak terjadi hal-hal yang membuat Bali tidak aman,” ujarnya ditemui di sela rapat.

Baca juga :  Perumda Pasar Sewaka Dharma Perketat Pengawasan Pedagang

Sudiana menilai penyelesaian polemik ini juga menimbang dampak buruk terhadap sektor pariwisata, yang berkorelasi dengan pemulihan perekonimian di Bali. Maka, penyelesaian harus mengedepankan dialog.

Dengan demikian, wisatawan tetap nyaman ke Bali. Pada saat yang sama, umat Hindu juga nyaman melaksanakan aktivitas keagamaan adat dan budaya. “PHDI bekerja siang malam. Bagaimana permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang damai,” ungkapnya.

Sudiana menyebutkan, hasil rapat mengenai kondisi riil dan masukan dari berbagai pihak ini akan dilaporkan kepada Gubernur Bali, PHDI Pusat, sehingga dapat menjadi acuan pihak pengampu kebijakan untuk bersikap. Dia juga mengajak masyarakat untuk mengawal dan mendukung PHDI agar dapat menyelesaikan polemik ini.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi, dan bertindak yang justru merugikan Bali yang sedang memulihkan perekonomian. Sebab persoalan ini bukan hanya menyangkut keyakinan, namun juga menjadi masalah yang kompleks. “Itu bisa kita lihat di tanda-tanda di masyarakat,” paparnya.

Baca juga :  Sekeluarga di Peguyangan Terpapar Virus Corona

Menyambung penjelasan tersebut, Sekretaris PHDI Provibsi Bali, Putu Wirata Dwikora mengatakan PHDI telah meminta kepada Iskon untuk jangan beraktivitas menggunakan Pura dan fasilitas publik. Hal tersebut juga telah disepakati Iskon.

Terhadap tanggapan umat Hindu di Bali, kata dia, maka PHDI telah mengusulkan kepada PHDI Pusat agar menghentikan pengayoman kepadan Iskon. “Kewenangan (pengayoman Hare Krisna) memang sepenuhnya di pusat (PHDI). Namun karena keresahan ini ada di Bali, kami melakukan inisiatif, satu, sudah membentuk tim,” ungkapnya.

Baca juga :  Sayang, Rogoh Kocek Sendiri Demi Beri Makan Anjing Liar

Tim Mediasi, Komunikasi dan Advokasi telah bergerak. Salah satunya menindaklanjuti mengenai kurikulum pendidikan dasar yang diduga berisi konten Hare Krishna. Dia mengatakan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan PHDI tingkat kabupaten/ kota, untuk menarik buku-buku pelajaran tersebut dari lapangan.

Dia berharap, langkah itu juga dilakukan di kabupaten lain di Bali. Sehingga keberadaannya tidak lagi menjadi keresahan masyarakat di Bali. “Kita harapkan parisada dilibatkan dalam penyusunan buku itu (pelajaran agama tingkat dasar),” pungkasnya.

Sudiana menambahkan, hingga saat ini, PHDI pusat belum mengeluarkan keputusan tertulis terkait usulan-usulan dari Bali. Hal itu disadari, mengingat pemrosesan usulan itu harus melalui berbagai tahapan. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini