Tangani Gejolak Penolakan Hare Krisna, PHDI Bali Kedepankan Dialog

0
23
Tangani Gejolak Penolakan Hare Krisna, PHDI Bali Kedepankan Dialog
BAHAS HARE KRISNA - Rapat PHDI Provinsi Bali dengan berbagai unsur untuk membahas Hare Krisna kembali digelar Rabu (5/8) kemarin di Sekretariat PHDI Bali di Denpasar Timur. (DenPost/wiradana)

Tonja, DenPost
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali kembali menggelar rapat penanganan gejolak penolakan terhadap aliran keyakinan Hare Krisna (HK). Rapat dilangsungkan Rabu (5/8/2020) di Sekretariat PHDI Bali di Jl. Ratna, Tonja, Denpasar Timur.

Rapat dihadiri berbagai elemen dan lembaga yang meliputi Pemprov Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Kejaksaan Tinggi Bali dan Tim Mediasi, Komunikasi dan Advokasi. Ketua PHDI Bali Prof. IGN Sudiana menyebutkan rapat ini bertujuan menyamakan persepsi antara PHDI dengan unsur terkait untuk menangani gejolak di masyarakat. “Kami minta materi untuk menambah makin sempurnanya penyelesaian polemik Hare Krisna, sehingga keputusan akhir agar tidak tejadi hal-hal yang membuat Bali tidak aman,” tegasnya, di sela-sela rapat.

Sudiana menilai penyelesaian polemik ini juga menimbang dampak buruk terhadap sektor pariwisata yang berkorelasi dengan pemulihan perekonimian Bali. Maka dari itu penyelesaian harus mengedepankan dialog. Dengan demikian, menurut dia, wisatawan tetap nyaman ke Pulau Dewatai. Pada saat yang sama, umat Hindu juga nyaman melaksanakan aktivitas keagamaan, adat dan budaya. “PHDI bekerja siang-malam agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang damai,” ungkapnya.

Baca juga :  MPLS dan Pembagian Kelas di Denpasar Secara Online

Sudiana menyebutkan hasil rapat mengenai kondisi riil dan masukan dari berbagai pihak ini akan dilaporkan ke Gubernur Bali dan PHDI Pusat, sehingga dapat menjadi acuan pihak pengampu kebijakan untuk bersikap. Dia juga mengajak masyarakat mengawal dan mendukung PHDI agar dapat menyelesaikan polemik ini.
Dia mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi, dan bertindak yang justru merugikan Bali yang sedang memulihkan perekonomian. Persoalan ini bukan hanya menyangkut keyakinan, namun juga menjadi masalah yang kompleks. “Itu bisa kita lihat pada tanda-tanda di masyarakat,” papar Sudiana.

Baca juga :  Jadi Rujukan Covid-19, RSUD Wangaya Siapkan Sal Merak

Menyambung penjelasan tersebut, Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora mengatakan PHDI telah minta kepada International Society for Krisna Consciousness (Iskcon) agar jangan beraktivitas di pura dan fasilitas publik. Hal tersebut juga telah disepakati Iskcon.

Mengenai tanggapan umat Hindu di Bali, menurut Putu Wirata, PHDI telah mengusulkan kepada PHDI Pusat agar menghentikan pengayoman kepada Iskcon. “Kewenangan (pengayoman Hare Krisna) memang sepenuhnya di pusat (PHDI). Namun karena keresahan ini ada di Bali, maka kami melakukan inisiatif, membentuk tim,” ungkapnya.

Baca juga :  Perumda Tirta Sewaka Dharma Perpanjang Gratis Tagihan

Tim Mediasi, Komunikasi dan Advokasi, telah bergerak. Salah satunya menindaklanjuti mengenai kurikulum pendidikan dasar yang diduga berisi konten Hare Krishna. Putu Wirata menambahkan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan PHDI tingkat kabupaten/ kota untuk menarik buku-buku pelajaran tersebut dari lapangan.

Dia berharap langkah itu juga dilakukan di kabupaten lain di Bali, sehingga keberadaan HK tidak lagi menjadi keresahan masyarakat. “Kita harapkan Parisada dilibatkan dalam penyusunan buku itu (pelajaran agama tingkat dasar),” pungkasnya.

Sudiana menambahkan hingga kini PHDI pusat belum mengeluarkan keputusan tertulis terkait usulan-usulan dari Bali. Hal itu mengingat pemrosesan usulan itu harus melalui berbagai tahapan. (wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini