Fraksi Golkar Badung Tak Hadiri Sidang Paripurna, Ini Alasannya

0
7
Picsart 08 07 04.33.32
RAPAT PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (7/8/2020).

Mangupura, DenPost

Suhu politik di DPRD Badung semakin panas menjelang Pilkada Badung. Dalam rapat Paripurna di DPRD Badung, Fraksi Golkar Kompak tidak hadir dalam rapat  pengambilan keputusan atas tiga Ranpeda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019, Kebijkan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, Jumat (7/8/2020).

Dalam rapat tersebut dari 40 anggota dewan, 9 orang tidak hadir. Di mana 8 orang di antaranya anggota Fraksi Golkar dan satu anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. Untuk satu anggota fraksi PDI Perjuangan tidak hadir karena sakit.

Baca juga :  Sambut New Normal, Desa Adat Kuta Rancang Ini

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menanggapi dingin aksi ‘boikot’ yang dilakukan Fraksi Golkar. “Berkenaan dengan ketidakhadiran Fraksi Golkar hari ini bukan kewenangan Giri Prasta, rapat pengambilan keputusan ini adalah rapat dewan. Persoalan Fraksi Golkar kami sepenuhnya serahkan kepada lembaga dewan,” kata Giri Prasta saat ditanya wartawan.

Lebih lanjut dikatakan, dirinya yang tiga periode sebagai anggota DPRD Badung dan dua periode di antarannya menjabat Ketua Dewan, sangat paham dengan mekanisme di dewan. Dimana dalam rapat paripurna dan sidang-sidang wajib dihadiri 50 persen plus satu anggota, sedangkan dalam pengambilan keputusan harus 2/3 anggota hadir. “Nah, anggota DPRD Badung jumlahnya 40 orang, 2/3-nya kalau dibulatkan menjadi 27 orang. Sedangkan fraksi PDIP saja jumlahnya 28 orang, belum lagi fraksi Badung Gede. Demi masyarakat Badung tetap melaksanakan tugas, karena digaji maka bertanggung jawab. Ini bukan untuk kepentingan Giri Prasta, ini untuk kepentingan masyarakat Badung,” tegasnya.

Baca juga :  Disbud Larang Ini, Saat Lomba Ogoh-ogoh di Badung

Sementara menurut Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, ketidakhadiran Fraksi Golkar merupakan hak yang bersangkutan. “Di dewan ini kan ada fraksi-fraksi. Kalau soal Fraksi Golkar, itu haknya mereka untuk melakukan keputusan dalam lembaga ini. Kami tidak mau intervensi. Tetapi sebagai pimpinan, saya selalu berkomunikasi kepada semua fraksi yang ada. Kita bangun demokrasi ini dengan baik dan komunikatif,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPD Golkar Badung, Wayan Suyasa, mengatakan, sikap yang dilakukan Fraksi Golkar Badung tidak ada instruksi dari DPD Golkar, namun adalah kesepakan bersama dari Fraksi Golkar di DPRD Badung. “Mari kita saling menghargai fungsi  lembaga DPRD  dan eksekutif. Kami kritis melalui mekanisme pemandangan umum  tidak di luar sistem. Baru fraksi besar dan sudah pasti kuorum, bukan berarti seenaknya, masukan itu perlu didengar demi kepentingan masyarakat Badung. Asumsi pendapatan  2021 yang masih begitu tinggi tidak sesuai realita kenyataan  saat seperti sekarang, jika kami ikut mengesahkan, nanti kami juga ikut dibilang setuju, padahal menurut kami masih ada yang mesti diperbaiki,” ujarnya.   (115)

Baca juga :  Rayakan Kuningan, Bandara Ngurah Rai Tampilkan Penari Penyandang Disabilitas

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini