Soal Pariwisata Digital Budaya, Koster Siapkan Portal Satu Pintu

0
12
Picsart 08 09 04.14.22
RILIS SWAB - Gubernur Bali, Wayan Koster, saat merilis Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, Sabtu (8/8/2020) di Puri Ubud, Gianyar.

Ubud, DenPost

Gubernur Bali, Wayan Koster, merilis Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020, Sabtu (8/8/2020) di Puri Ubud, Gianyar. Dipilihnya Ubud, adalah simbul spirit pemajuan pariwisata Bali, mengingat Ubud menjadi pusat pariwisata budaya.

Pranata itu, mengatur tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali. Terdapat 13 point dalam regulasi tersebut. Hal baru dan sangat penting yang diatur dalam Perda ini adalah penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali.

“Meliputi inspirasi pariwisata; kedatangan wisatawan; destinasi dan kegiatan pariwisata; perlakuan wisatawan pasca-kunjungan; Portal Satu Pintu Pariwisata Bali; dan dokumentasi digital kepariwisataan budaya Bali,” papar Koster.

Baca juga :  Eksekusi Tanah Tegalan di Ubud Dijaga Ketat Aparat

Portal Satu Pintu Pariwisata Bali ini, kata Koster, bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat.

Aturan ini meliputi reservasi hotel atau penginapan; tiket elektronik destinasi wisata; transportasi online; pasar digital, pariwisata Bali; integrasi pembayaran non-tunai; dan bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali.

Maka, setiap usaha jasa pariwisata di Bali wajib mendaftarkan diri pada Portal Satu Pintu Pariwisata Bali yang menjual produk/layanannya kepada pihak lain secara online dan offline. Transaksi dan pertukaran informasi langsung maupun tidak, wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali

Baca juga :  Penyebaran Covid-19 Meluas, Poli RS Sanjiwani dan Dua Puskesmas di Gianyar Ditutup

Demikian halnya, setiap usaha jasa lainnya dapat menjual produk jasa Pariwisata Bali dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan.

Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Bali baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Konten prinsip lainnya, adalah Pemprov Bali akan mendata usaha pariwisata dalam Portal Satu Pintu Pawisata Bali dan mengatur mitigasi kebencanaan, termasuk pemulihan kepariwisataan budaya Bali dari akibat bencana.

Baca juga :  Bangkitkan Perajin, Dekranasda Gianyar Fasilitasi Ini

Kata dia, poin ini penting di atur dalam pariwisata budaya, mengingat Bali kerap dihampiri bencana yang mengakibatkan terpuruknya sektor pariwisata. Antara lain, Bom Bali I, Bom Bali II, erupsi Gunung Agung, dan pandemi Covid-19.

Kata dia, pihaknya akan memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisataan Budaya Bali. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini