Di Denpasar, Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Lewat OSS

0
8
Picsart 08 11 06.54.54
Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Dauh Puri Kaja, DenPost

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 027/1010/DPMPTSP tentang pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Dikeluarkannya SE ini, guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di mana, ada beberapa perijinan yang tidak lagi diterbitkan daerah. Sedangkan perijinan tersebut, diterbitkan pusat melalui Lembaga OSS.

Terdapat 10 ijin yang diterbitkan oleh pusat, yakni Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Surat Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan, Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS), Ijin Mendirikan Klinik (IMKL), Ijin Mendirikan Program atau Usaha Pendidikan, Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK) dan Ijin Lingkungan. Guna mengefektifkan ijin-ijin tersebut, terhitung mulai 20 Juli 2020, di daerah akan menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen.

Baca juga :  Lima Duktang Tanpa Identitas Diangkut Satpol PP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST., didampingi Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan, Ida Ayu Rai Laksmi Dewi, ST., mengatakan sesuai dengan SE yang dibuat DPMPTSP Kota Denpasar pertanggal 20 Juli 2020, di mana tentang pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. ”Berkaitan dengan hal ini, kami sudah tidak menerbitkan 10 ijin itu, yang awalnya memang dkeluarkan daerah. Karena adanya PP Nomor 24 Tahun 2018, jadi 10 ijin tersebut sudah ada di OSS. Jadi, kami hanya menerbitkan surat persetujuan dari 10 ijin itu,” kata Ida Bagus Benny, yang ditemui di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Selasa (11/8/2020).

Baca juga :  Wartawan Pertanyakan Sikap Kabid Humas Polda Bali

Ditambahkan Ida Bagus Benny, masyarakat yang akan mengajukan 10 item ijin itu, selanjutnya akan diterbitkan surat persetujuan oleh DPMPTSP Kota Denpasar. ”Masyarakat yang akan mengajukan ijin itu, terlebih dulu ke DPMPTSP Kota Denpasar dengan mohon surat persetujuan untuk nantinya surat persetujuan kami opload (mengunggah) di OSS, sehingga ijin di OSS tersebut nantinya akan efektif. Jadi dengan dasar bahwa surat persetujuan itu, sebagai dasar juga bahwa masyarakat sudah memenuhi komitmen dari ijin usaha,” ujarnya.

Baca juga :  205 Pekerja Migran Datang, Bali Waspada

Sesuai mekanismenya, yang pertama permohonan ijin usaha masyarakat dimasukkan ke OSS. Jika dokumen sesuai komitmen sudah terpenuhi, seperti IMB, dokumen lingkungan, ijin lingkungan dan komitmen lainnya maka masyarakat mengajukan surat persetujuan diterbitkan selanjutnya diunggah di OSS, sehingga ijin usaha masyarakat menjadi efektif. ”Masyarakat yang akan mengajukan surat persetujuan bisa melalui aplikasi Si Cantik milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, yang juga saran maupun anjuran dari Kementerian Pusat bahwa itu yang terintegrasi dengan OSS,” ucapnya. (112)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini