Dipanggil Polda Soal Legalitas Usaha, Pengusaha Kopi Kintamani ‘’Mesadu’’ ke Bupati

0
9
Dipanggil Polda Soal Legalitas Usaha, Pengusaha Kopi Kintamani ‘’Mesadu’’ ke Bupati
DATANGI BUPATI - Asosiasi Pengusaha Kopi Kintamani saat mendatangi Bupati Bangli I made Gianyar guna mencari solusi mengenai legalitas usaha pada Selasa (11/8) kemarin. (DenPost/ist)

Bangli, DenPost
Belasan pengusaha kopi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusana Kopi di Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2020) mesadu (mengadu) ke Bupati Bangli I Made Gianyar. Mereka yang diterima di pendopo Rumah Jabatan Bupati ini mengaku resah mengenai legalitas usaha yang selama ini mereka miliki. Pasalnya, mereka sejak awal hingga kini belum mengantongi izin bangunan. Atas kondisi ini pula, para pengusaha kopi kintamani ini sempat dipanggil ke Polda Bali.

Kedatangan 16 pengusaha yang dikoordinir Komang Agus Sumarjaya ini diterima Bupati I Made Gianyar, didampingi Kadisperindag I Wayan Gunawan, Kadispol.PP dan Damkar I Dewa Agung Putra Suryadarma, Kadis Perizinan I Made Kirmanjaya, Kabag Hukum Setda Bangli Nasrudin, dan Kabag Protokol Setda Kabupaten Bangli Putu Maha Edy.

Komang Agus mengaki bahwa kedatangan mereka menemui Bupati Bangli untuk mencari solusi terkait panggilan dari Polda Bali atas legalitas usaha di objek wisata Kintamani, khususnya di sebelah timur maupun di sebelah utara jalan utama Desa Batur. Mereka sejatinya menyadari bahwa semua bangunan di tempat tersebut tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). “Kami minta bimbingan atau jalan keluar kepada pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan agar usaha kami bisa dilegalkan,” ungkapnya.
Hal itu ada kaitannya dengan masalah pajak. “Bagaimana caranya agar kami bisa membayar pajak kalau usaha kami masih illegal?”jelasnya.

Baca juga :  Setubuhi Siswa SD, Pemuda Pengangguran Dipolisikan

Komang Agus juga mengaku akan berkomitmen dan sangat proaktif untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. “Pada intinya, kami sangat mengaharapkan segala izin yang diperlukan suatu usaha agar dikeluarkan. Apa pun syaratnya,” beber Agus.

Sedangkan Kepala Dinas Perizinan I Made Kirman Jaya mengakui adanya keinginan para pengusaha kopi kintamani agar usaha mereka dilegalkan. Namun untuk memenuhi keinginan itu, pihaknya terganjal IMB lantaran tersangkut undang-undang tata ruang. Untuk itu pihaknya minta dukungan para pengusaha kopi agar memberikan ruang kepada Bangli untuk kawasan di sebelah timur dibuatkan aturan yang lebih bijaksana. “Solusinya agar mereka bisa diberikan ruang. Perlu perjuangan semua pihak agar peraturan tata ruang bisa direvisi,” ungkapnya.

Baca juga :  Sebelum Ditemukan Tewas, Ketut Silib Tulis 6 Lembar Pesan

Tapi Pemkab Bangli tidak bisa segampang itu mengubah tata ruang, mengingat kewenangannya ada di Provinsi Bali.
Disisi lain Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bangli I Dewa Agung Putra Suryadarma usai mendampingi Bupati menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polres Bangli untuk menjembatani persoalan yang dihadapi asosiasi pengusaha kopi mengenai surat panggilan dari Polda Bali yang mempertanyakan legalitas usaha. Terlebih Bangli telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Dalam hal ini, tata ruang sekarang ranahnya di Provinsi Bali. ”Mudah-mudahan melalui asosiasi ini ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kebaikan masyarakat. Dulu pernah juga diwacanakan dalam pertemuan Forkompinda yang sepakat untuk memberikan izin bersyarat. Dalam hal ini asosiasi siap memenuhi peryaratan apa pun. Ini yang patut menjadi catatan,” tegas Putra Suryadarma.

Bangli yang mengandalkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran, selayaknya meningkatan pendapatan dari usaha yang legal. ”Kalau aturannya jelas, dalam melaksanakan tugas, kami lebih gampang. Tak mungkin usaha orang kami tutup hanya menunggu masalah perubahan tata ruang,” ungkapnya.

Baca juga :  Asita Bali Kecewa Gara-gara Pemkab Bangli Lakukan Ini

Bupati Bangli I Made Gianyar mengakui sebelumnya memang ada rencana untuk mengeluarkan izin bersyarat. Namun ada kendala teknis, sehingga izin belum bisa dikeluarkan. “Dengan adanya kedatangan asosiasi pengusaha kopi, saatnya Bangli maju. Kopi kintamani sudah menjadi branding kedua setelah jair nyatnyat,” ungkapnya.

Terbukti, kini masyarakat mahir mengolah kopi menjadi suguhan langsung ke para penikmat. Karena itu, setiap Sabtu dan Minggu, wisdom maupun wisman mulai banyak datang ke Kintamani hanya ingin menikmati kopi setempat sesungguhnya. Untuk itu, kata Made Gianyar, pemkab berkewajiban melayani dan melindungi para pengusaha agar bisa menggerakkan usaha. Jika pertumbuhan ekonomi maju otomatis pajak naik dan tentunya berimbas pada pembangunan yang meningkat. ”Kami sudah memerintahkan OPD terkait untuk berkordinasi dengan kapolres maupun ke polda,” pungkasnya. (anta)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini