Pilkel Ditunda, Pemilihan Bendesa Jalan Terus

0
4
Picsart 08 12 04.07.03
I Made Wena

Kutsel, DenPost

Pemilihan perbekel (pilkel) di wilayah Kabupaten Badung kabarnya akan ikut ditunda. Hal ini mengacu pada Surat Saran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2577/SJ. Di mana pilkel ini dijadwalkan akan terlaksana serentak pada tahun 2021 nanti.

Bila pilkel ditunda, pemilihan bendesa adat justru tetap jalan terus tanpa terpengaruh hajatan pilkada.
Petajuh Bendesa Agung Bidang Kelembagaan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, I Made Wena, saat dimintai konfirmasi membenarkan hal tersebut.

Dijelaskannya, antara pilkel dengan pemilihan bendesa adalah dua hal yang berbeda.Kepala desa atau perbekel berada di ranah kedinasan atau pemerintah, sedangkan untuk desa adat atau bendesa adat kewenangannya berada di desa adat masing-masing.

Baca juga :  Mobil Operasional Tak Terawat, DLHK Tunggu SK Penghapusan Aset

“Jadi mau tunda ataupun tidak, kewenangan itu berada di desa adat masing-masing. Namun ketika memang mau menunda, maka desa adat bersangkutan harus menyampaikannya pula kepada kami di MDA Bali. Tapi majelis berpendapat, tidak ada alasan menunda, apalagi kalau kaitannya dengan pemilukada,” tegas Wena, Rabu (12/8/2020).

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan Pemilukada, tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian serta merta menunda proses pemilihan atau ngadegang bendesa adat.
Kondisi ini sangatlah berbeda dengan situasi pandemi covid-19. Di mana hal ini sebelumnya melatarbelakangi penundaan proses ngadegang bendesa adat, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 002/SE/MDA-Prov Bali/IV/2020 tentang Penundaan Proses Ngadegang Bendesa atau Sebutan Lain, tertanggal 4 April 2020 lalu.

Baca juga :  Putusan PK Ontslag, Notaris Neli Dieksekusi Kejaksaan

“Kini SE penundaan tersebut juga sudah tidak berlaku lagi. Itu ditandai oleh terbitnya SE MDA Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 20 Juli 2020,” ungkapnya, sembari menambahkan proses ngadegang bendesa atau sebutan lain dapat dilanjutkan kembali sebagaimana mestinya.

Dijelaskan pula, mekanisme dalam ngadegang bendesa adat juga sudah diatur melalui sebuah pedoman tertulis yang menjadi satu kesatuan dengan SE Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020.
“Salah satu hal yang perlu kami tekankan dalam proses ngadegang bendesa adat adalah harus melalui musyawarah mufakat, sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,” tandasnya. (113)

Baca juga :  Akhirnya, Pengontrak Vila Angelo Tutup Website Promosi

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini