Jasa Tenaga Kontrak di Klungkung Dirancang Dipangkas Rp 200 Ribu

0
6
Picsart 08 13 02.38.48
Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra

Semarapura, DenPost

Tidak hanya memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) para PNS sebanyak 50 persen, Pemkab Klungkung juga berencana memangkas jasa tenaga kontrak. Jika disepakati, maka jasa tenaga kontrak akan dipangkas sebesar Rp 200 ribu selama empat bulan ke depan dari bulan September hingga Desember 2020. Pemotongan jasa tenaga kontrak ini dilakukan karena melihat kemampuan keuangan daerah. Di samping kebutuhan untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Klungkung.

Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, ketika dimintai konfirmasi mengakui ada rencana tersebut. Namun rencana rasionalisasi jasa tenaga kontrak tersebut masih sebatas pembahasan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan 2020.

Baca juga :  Pura Dalem Setra Batununggul Terbakar

“Ini masih kajian kita di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum keputusan bersama dengan legislatif (DPRD). Masih sebatas rancangan KUA-PPAS anggaran perubahan,” ujar Sekda, Winastra.

Menurut Sekda Winastra, ada sejumlah pertimbangan yang melandasi eksekutif mengajukan rancangan tersebut. Di antaranya, selama ini jasa tenaga kontrak dianggarkan dalam program jasa dan kegiatan pemkab. Nah, selama pandemi ini Pemkab sudah melakukan rasionalisasi anggaran sehingga sejumlah program jasa dan kegiatan tahun ini dikurangi. Hal ini tentu berdampak pada jasa tenaga kontrak, sehingga harus disesuaikan.

“Selain itu pertimbangan lainnnya karena kemampuan keuangan daerah mengalami penyusutan selama pandemi covid-19,” imbuhnya.

Baca juga :  Mabuk, Seorang Remaja Ancam Warga Dengan Sajam

Lebih lanjut dijelaskan, dalam rancangan KUA-PPAS tersebut eksekutif berencana untuk memangkas jasa tenaga kontrak sebesar Rp 200 ribu per bulan. Pemangkasan ini berlangsung selama empat bulan, mulai Bulan September-Desember 2020. “Kalau jam kerja masih biasa, belum ada rencana pengurangan jam kerja,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, pejabat asal Tabanan ini menyadari akan menimbulkan polemik di kalangan tenaga kontrak. Namun menurutnya, polemik maupun kecewa sangatlah wajar. Bahkan sebelumnya pihaknya juga sudah merasakan hal yang sama ketika memutuskan untuk memotong TPP para PNS sebesar 50 persen selama enam bulan.

Baca juga :  Diguyur Hujan, Tanaman Cabai di Selisihan Layu

“Inilah kondisi yang harus kita pahami bersama, kalau pendapatan naik ya kita ikut naikan jasanya. Manusiawi kecewa tapi kecewanya jangan sampai lama,” harapnya.

Sementara itu, jumlah tenaga kontrak di kabupaten Klungkung sebanyak 3.000 lebih. Jasa tenaga kontrak yang diterima bervariasi. ada yang menerima setiap bulan bersihnya Rp 1,4 juta dan ada juga Rp 1,6 juta. Winastra juga mengaku tak ingin berandai-andai jika usulan tersebut ditolak di DPRD Klungkung.

“Kita jangan berandai-andai dulu lah. Kalau tidak disetujui, ada kegiatan lain yang digeser. Dan nanti diputuskan bersama dengan legeslatif,” katanya. (119)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini