Dewan Ajak Pusat Optimalkan Manfaat Proyek EBT

0
4
Picsart 08 13 03.21.55
PERTEMUAN - Pertemuan antara Pansus Raperda RUED bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Kamis (13/8/2020).

Sumerta Klod, DenPost

Manfaat proyek pemerintah pusat terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) terus digenjot Komisi III DPRD Provinsi Bali. Salah satunya manfaat Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Klungkung, tepatnya di Nusa Penida.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan rombongan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Kamis (13/8/2020) di Gedung DPRD Provinsi Bali.

Ketua Pansus Raperda RUED, Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa, dalam pemaparannya menyayangkan PLTB tersebut belum berfungsi optimal. Menurut informasi yang dia peroleh, kincir hanya berfungsi selama tiga bulan pertama setelah rampung. Maka, dia mengajak DEN untuk mengkaji kembali terhadap proyek itu.

Baca juga :  Lagi, 1 Pasien Covid-19 Meninggal di Denpasar

“Kami dari Bali menitipkan kepada Dewan Energi Nasional bahwa ada proyek pusat yang memang tidak beroperasi, yaitu PLTB yang di Nusa Penida,” ungkapnya, didampingi Sekjen Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto.

Terhadap potensi yang menyebabkan ketidakoptimalan proyek itu, Diah mengatakan DEN akan segera melakukan pemeriksaan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait tahapan administrasi proyek tersebut. Kata dia, saat ini PLTN di Nusa Penida berjumlah sembilan unit.

Baca juga :  Pemda Sediakan Tempat Karantina Mandiri

“Kami sudah memasukkan lampiran RUED-nya, pemanfaatannya damai tahun 2050 (pemanfaatan) mencapai 20,57 persen, karena Perda RUED ini (akan) berlaku 30 tahun,” terangnya. Ditambahnya, Raperda RUED telah memasuki tahap registrasi. Dia menekankan, proyek ini harus bermanfaat bagi masyarakat, jangan sampai diplesetkan sebagai monumen.

Sekjen Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto mengatakan, pertemuan itu dalam rangka penandatanganan berita acara Raperda RUED yang sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu juga bertujuan untuk mengetahui fakta di daerah tentang manfaat proyek EBT.

“Saat ini (manfaat) sudah mencapai 0,27 persen. Salah satunya tadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya maupun Tenaga Angin, kami dapat laporkan ini masih belum tuntas jual belinya dengan PLN,” jawabnya. Hal tersebut disebabkan akibat regulasi dan landasan hukum proyek tersebut.

Baca juga :  Korban Sindikat Mafia Tanah Sesetan Mengadu ke Satgas PPMT

Dia berharap agar Raperda RUED ini segera disetujui oleh Kemendagri. RUED ini, kata dia, akan menjadi dasar hukum dan dasar penganggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Landasan hukum juga sudah ada. Kalau ada investor ingin invetasi pengembangan energi daerah, dasar hukumnya sudah ada,” tandasnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini