Bantuan Pemerintah Diduga Nyaplir, Ratusan Warga Karangasem Datangi Dewan

0
8
Picsart 08 14 04.09.54
SAMPAIKAN ASPIRASI - Warga Karangasem mendatangi Gedung DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi kejanggalan penyaluran bantuan sosial di sejumlah kecamatan di Karangasem.

Sumerta Klod, DenPost

Merasakan ada kejanggalan pada penyaluran bantuan pemerintah seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Stimulus Usaha (BSU) di sejumlah kecamatan, ratusan warga Karangasem mendatangani Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8/2020).

Oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, I Gede Komang Kresna Budi, massa diterima di aula Gedung DPRD. Koordiator penyampaian aspirasi, I Gusti Putu Darma Putra, mengatakan, kedatangan warga ini mengadukan terkait penyaluran BSU yang nyaplir atau menyimpang.

Dugaan tersebut diperoleh dari fakta di lapangan, di mana ada warga yang telah memenuhi syarat pengajuan tidak mendapat bantuan. Ada warga yang tidak mengajukan, justru menerima bantuan.

Baca juga :  Orok Perempuan Dibuang di Kanal Sungai di Sanur

“Yang kami permasalahkan, ada yang harus berhak mendapatkan (BSU), tidak mendapatkan. Banyak juga saudara-saudara kita disuruh membuat persyaratan yang lengkap atas rekomendasi dari kelian dinas/ dusun, dan mereka tidak mendapatkan,” ungkap pria asal Kecamatan Karangasem ini.

Sebagai landasan pengaduan, pihaknya menyetorkan data ribuan warga yang telah memenuhi syarat pengajuan BSU, namun belum mendapat bantuan. Nama-nama tersebut merupakan warga dari Kecamatan Karangasem, Abang dan Kubu.

“Itu satu dusun di Munti Gunung ada seribu (warga) yang mengajukan. Itu baru satu dusun, dusun lain ada yang dapat banyak, itu yang jadi permasalahan” ungkapnya. Hal itu diduga lantaran data yang disetor oleh Dinas Koperasi tingkat kabupaten, tidak sinkron dengan data Dinas Koperasi tingkat provinsi.

Baca juga :  Ditangkap, Begini Pengakuan Gerombolan Pelempar Mobil

Terhadap aspirasi itu, Kresna Budi yang saat itu didampingi anggota Komisi II, Kadek Darma Susila, mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan masyarakat Karangasem. Dia menyayangkan ada dugaan oknum Pegawai Negeri Sipil menerima bantuan sosial.

“Ada satu desa (dapat bantuan sosial) ratusan orang, ada satu dusun cuma dua orang. Rasanya timpang. Apalagi, kita tahu, yang paling banyak bergerak di bidang pariwisata adalah Karangasem dan Singaraja. Terutama Karangasem yang paling banyak,” ucapnya.

Mengenai data yang dijadikan acuan pencairan bantuan, Kresna Budi mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali telah menyalurkan anggaran sesuai data yang diajukan jajaran di kabupaten. Sedangkan di tingkat kabupaten mengatakan, verifikasi data dilakukan Dinas Koperasi tingkat provinsi.

Baca juga :  Soal Rencana Sipeng Desa, Begini Penjelasan Ketua MDA

Dia mengaku akan segera bergerak. Setelah tanggal 31 Agustus, dia akan mencari lebih banyak informasi dengan cara mempertemukan Dinas Koperasi dan UMKM tingkat provinsi bersama tingkat kabupaten. Dia juga berharap persoalan ini diatensi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

“Di masa ini (pandemi), saya tidak ingin membesar-besarkan masalah. Tapi kita ingin Pak Gubernur segera menyelesaikan itu. Kita sama-sama tahu deh, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan adem,” pungkasnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini