Gubernur Koster Petakan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

0
9
Gubernur Koster Petakan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
PIMPIN UPACARA - Gubernur Wayan Koster saat memimpin upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali pada Jumat (14/8) kemarin. (DenPost/ist)

Sumerta Klod, DenPost
Anggaran sejumlah program pemerintah kini dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi covid-19. Terhadap kondisi itu, pemerintah memetakan potensi dan proyeksi penambahan maupun penurunan pendapatan daerah. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan hal itu guna jawaban pandangan umum fraksi DPRD Bali, Jumat (14/8/2020), di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali.

Menurut dia, penghitungan ulang semua potensi dan proyeksi perubahan pendapatan sesuai dengan kajian data perekonomian dan realisasi tahun berjalan. “Kajian ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan kedua atas Perda No.2 Tahun 2011,” tegasnya.

Koster juga mengungkapkan pemerintah pusat dan Pemprov Bali telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Bantuan berupa jaring pengaman sosial maupun penanganan dampak ekonomi. “Pemberian bantuan stimulus kepada koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi objektif yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis,” tegasnya.

Saat itu, Koster menyebutkan alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19 di Bali berjalan maksimal. Hal itu dilihat dari penyerapan anggaran hingga triwulan kedua yang mencapai hampir 100 persen. “Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp310 miliar lebih sudah terealisasi sebesar Rp287 miliar lebih atau 92,57 persen. Sedangkan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp197 miliar lebih dan terealisasi Rp178 miliar lebih atau sebesar 90,22 persen,” bebernya.

Baca juga :  1 Juli, Pencetakan Dokumen Adminduk Gunakan Kertas HVS Putih

Mengenai anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan sebesar Rp102 miliar lebih, juga terealisasi 100 persen. Hal itu, kata Gubernur, menjadi bukti keseriusan Pemprov Bali menanggulangi dampak pandemi. Selain dukungan berbagai pihak dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan saat pandemi covid-19.

Dua tahun kepemimpinannya, Koster mengaku telah memproduksi 40 regulasi. Hal itu terdiri atas 15 peraturan daerah (perda), dan 25 peraturan gubernur (pergub). “Saya perlu menyampaikan dan menegaskan bahwa 40 peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang sangat esensial dan strategis sebagai pondasi pembangunan Bali Era Baru,” beber Gubernur asal Sembiran, Buleleng ini.

Dia menambahkan tiga tahun ke depan merupakan tahapan untuk sosialisasi, edukasi, dan implementasi secara utuh dan menyeluruh. Semua peraturan tersebut bertujuan agar pembangunan Bali berlangsung secara permanen, berkelanjutan, dan punya kepastian hukum.

Baca juga :  Harian DenPost Raih "Silver" pada IPMA 2020

Menurut Gubernur, dalam dua tahun ini juga direalisasikan sejumlah program prioritas. Program itu di antaranya penguatan desa adat, penggunaan aksara dan bahasa Bali, penggunaan busana adat Bali, penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani, dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Berikutnya Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, tata kelola minuman destilasi arak Bali, dan penyelenggaraan Bulan Bung Karno.
Sedangkan pada upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali pada hari yang sama di halaman Kantor Gubernur, Koster menyatakan optimis bahwa Bali mampu menjawab tantangan di bidang alam, krama (masyarakat), dan kebudayaan Bali. Untuk itu diperlukan orientasi dan arah kebijakan guna menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Visi itu dinamai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. “Bali Era Baru adalah Suatu Era dengan tatanan kehidupan baru yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal sad kerthi,” tegas Gubernur.

Baca juga :  Pascaditangkap, Begini Pengakuan Dua Remaja Pencuri Ogoh-ogoh

Bali Era Baru diwujudkan melalui lima bidang prioritas pembangunan yakni bidang pangan, sandang, dan papan; bidang kesehatan dan pendidikan; bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; dan bidang pariwisata. Lima bidang prioritas itu didukung pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara, secara terintegrasi dan terkoneksi.

Pada peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali ini sama sekali tidak ada pentas budaya seperti peringatan sebelumnya. Peringatan diringkas melalui upacara bendera di lapangan (halaman depan) Kantor Gubernur Bali. Peserta apel hanya terdiri dari Wakil Gubernur (Wagub) Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Dewa Made Indra, para pejabat eselon II dan beberapa eselon III. Sedangkan pejabat dan staf lain mengikuti upacara dari organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing secara daring. (wir)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini