Fraksi Golkar Kritisi Tingginya Anggaran di Disbud

0
5
Fraksi Golkar Kritisi Tingginya Anggaran di Disbud
GOLKAR - Anggota Fraksi Golkar, Gede Suardika saat membacakan dokumen Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Badung dalam rapat paripurna di DPRD Badung, Selasa (18/8/2020).

Mangupura, DenPost

Fraksi Golkar, Selasa (18/8/2020) memberikan masukan cukup keras kepada Pemkab Badung. Hal itu terungkap adalam penyampaian Pemandangan Umum  (PU) Fraksi Golkar terhadap tiga rancangan Perda yakni  Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 serta  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020. Dokumen Fraksi Golkar yang dibacakan  Gede Suardika  tersebut mencermati rancangan anggaran perubahan tahun 2020.

Suardika mengatakan, fraksinya mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi  1,14 persen dan untuk triwulan II akan diproyeksi terkontraksi semakin dalam. “Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro daerah yang dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar -0,5 persen sampai 1 persen. Dan, asumsi dasar mikro ekonomi, menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan kebijakan pemerintah pusat untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran sesuai dengan dokumen rancangan KUA perubahan APBD tahun anggaran 2020. Kami berpandangan bahwa pendapatan daerah yang dirancang belum menunjukkan  pijakan angka yang mendekati realistis, dan menurut pandangan kami estimasi pendapatan daerah rancangannya adalah sebesar Rp 2,4 triliun,” paparnya.

Baca juga :  Internet Masuk Rumah, UMKM di Desa Adat Bindu Menggeliat

Lebih lanjut dikatakan, hal ini terdiri dari pendapatan asli daerah dirancang sebesar Rp 1.517.409.458.451,  dana perimbangan sebesar Rp 563.703.700.000 dan lain-lain pedapatan daerah yang sah Rp 318.886.841.549,58 . “Kami juga belum sependapat  terhadap  plafon anggaran di Dinas Kebudayaan sebesar Rp 93.839.057.925,58 dan khususnya sasaran pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan dengan teragendakan 14 upacara keagamaan dengan pagu anggaran Rp 90.468.503.628,88. Ini sangat  kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya nomor: 432/3200/disbud, tertanggal 6 juli 2020 yang memberikan imbauan terhadap pelaksanaan yadnya yang disederhanakan dan meminimalisir keterlibatan orang banyak selama penanganan pandemi covid-19 di tahun 2020,”  bebernya.

Baca juga :  Tinjau Pasar Desa Adat Penarungan, Giri Prasta Pastikan Ini

Selain itu Fraksi golkar juga mengkritisi anggaran kepariwisataan  yang dirancang sebesar Rp 12.664.147.562  atau turun sebesar 87,43 persen  dari APBD induk tahun 2020. “Penurunan anggaran ini sangat signifikan, dan kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran, yang justru komponen ini menjadi trigger pendapatan di Badung, malah anggarannya sangat kecil.  Padahal inovasi-inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun kegiatan promosi harus dilakukan masif  untuk mendatangkan wisatawan,” katanya. (115)

Baca juga :  Gempa Tektonik M 6,3 di Laut Jawa Terasa Hingga Kuta

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini