Jelang Pilkada Serentak, Pengangkatan Bendesa Ditunda

0
3
Picsart 08 21 04.26.12
Ketua MDA Kabupaten Jembrana, I Nengah Subagia

Negara, DenPost

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berdampak pada pengangkatan bendesa di belasan desa adat di Jembrana.
Pengangkatan bendesa ditunda.
Pihak Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana memberikan sejumlah penegasan terkait kriteria calon bendesa beserta prajurunya.

Ketua MDA Kabupaten Jembrana, I Nengah Subagia, ketika dimintai konfirmasi Kamis (20/8/2020), menyatakan bagi bendesa pakraman yang bendesa beserta prajurunya berakhir masa jabatannya maka akan diperpanjang.
Dikatakan sesuai petunjuk dari provinsi agar ngadegang (pengangkatan) bendesa tidak dilaksanakan bersamaan di tahun politik untuk menjaga kondusivitas.

Subagia juga mengakui di tahun 2020 ini pihaknya sudah memperpanjang masa jabatan bendesa serta prajuru desa di 15 desa adat di Jembrana yang berakhir tahun ini.
Perpanjangannya sampai diangkatnya bendesa periode selanjutnya, entah itu diangkat kembali atau pergantian, tergantung dari perarem masing-masing desa. “Yang jelas sesuai dengan Perda Desa Adat sudah tidak ada pemilihan secara langsung lagi, tetapi kalau di Jembrana diangkat melalui musyawarah mufakat dalam pesamuhan desa adat,” kata
Bendesa Adat Baler Bale Agung, Kecamatan Negara ini.

Baca juga :  Dua Rumah di Tegalcangkring Tergerus Longsor

Dia juga mengakui saat ini banyak desa adat yang belum memiliki pararem ngadegang bendesa tersebut. Tahap penyusunan pararemnya cukup panjang. “Nanti pararem itu yang dijalankan oleh panitia di masing-masing desa adat,” ujarnya. Namun ia menekankan dan menegaskan kriteria bendesa dan prajuru yang harus diperhatikan.
Seorang bendesa dan prajuru menurutnya harus berstatus sebagai krama adat dan benar-benar aktif dalam kegiatan krama adat mulai dari tingkat tempek.

Baca juga :  Dua Bocah Jadi Korban DB, Begini Penjelasan Diskes Jembrana

Menurutnya, jangan sampai orang-orang yang tidak pernah diajak mekrama apalagi tidak metempek dan mebanjar terpilih, bukan krama tamiu. Kalo distressing harus dari bawah.
Dalam pengangkatan prajuru di setiap tingkatan mulai dari tempek hingga desa adat ia menegaskan haruslah krama Hindu Bali yang tidak meninggalkan dan menggantikan akar tradisi, budaya, adat istiadat Bali dan agama Hindu di Bali.

“Adat sebagai ujung tombak dan benteng terakhir pelestarinya, jangan sampai memberikan ruang merusak tatanan kehidupan adat dan agama Hindu di Bali. Bali ini menghasilkan devisa Rp 234 triliun dari tradisi dan budayanya, coba kalau tidak dilestarikan. Di sinilah peran desa adat” tandasnya.
(120).

Baca juga :  Hujan Lebat, Tanah Longsor Tutup Akses Jalan di Yehembang Kangin

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini