Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemprov Bali Dinilai

0
5
Picsart 08 24 08.01.04
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Sumerta Klod, DenPost

Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali.

Penilaian diikuti Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka artha Ardhana Sukawati, Senin (24/8/2020), melalui webinar.

Dia mengatakan, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi, yang sejalan dengan visi Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”.

Baca juga :  Ratusan Motor Terjebak Banjir di Kenyeri

Dia berharap ada perubahan kinerja pemerintah melalui SAKIP, di mana program kegiatan dijalankan secara efektif dan efisien, memastikan anggaran digunakan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, serta penghematan anggaran.

“Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini, hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan transformasi yang fundamental, yaitu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Baca juga :  Ini Dana yang Disiapkan Desa Adat Sanur untuk Bantu Warga

Dia menambahkan, semangat perubahan diwujudkan dengan melakukan percepatan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar menggalakkan transformasi digital. Pihaknya menyadari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus beradaptasi dengan sistem digital.

Sementara Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kamaruddin, menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis yang berhasil dibangun jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Dia berharap, hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Baca juga :  Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kadis DLHK Denpasar I Ketut Wisada Berpulang

Melalui kegiatan evaluasi ini, KemenPAN-RB ingin memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan di tiap daerah. Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini