Soal Pergub 46, Desa Adat Kedepankan Sanksi Sosial

0
4
Soal Pergub 46, Desa Adat Kedepankan Sanksi Sosial
Ketua Majelis Madya Desa Adat Kota Denpasar, AA. Ketut Sudiana

Padangsambian, DenPost

Desa Adat menjadi bagian penting dalam menerjemahkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan. Dalam pranata ini, Desa Adat dapat menetapkan sanksi kepada pelanggar, baik perorangan dan tempat usaha.

Ketua Majelis Madya Desa Adat Kota Denpasar, AA. Ketut Sudiana, menerangkan, dalam praktiknya, Desa Adat akan bergerak melalui Satgas Gotong Royong yang telah terbentuk hingga tingkat Banjar. Mereka bertugas mengawasi dan dapat menindak pelanggar. Kata dia, sanksi yang diberikan akan mengedepankan asas sosial.

Baca juga :  Disinfektan Ramah Lingkungan, Ini Komposisinya

“Ya, bisa saja dikenakan sanksi untuk kerja bakti. Tentu kami tidak saklek, namun lebih mengedepankan pembinaan kepada masyarakat. Jenis sanksinya juga disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Diawali dengan teguran,” terangnya saat diwawancarai, Kamis (27/8/2020).

Sebelum diterapkan, regulasi ini akan disosialisasikan maksimal hingga dua minggu. Dalam penerapannya  nanti, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum.”Dengan disinkronkannya sanksi adat sebagai sanksi opsional supaya tidak tumpang tindih dalam penerapan sanksi hukumnya,” paparnya.

Baca juga :  Pasien Positif Covid-19 Tetap, Pasien Sembuh Meningkat

Pihaknya juga telah memetakan sejumlah kendala yang akan muncul dalam penerapan regulasi ini. Salah satunya, sinergisitas pelaksana yang berwenang dan peran desa adat dalam mengawal Pergub 46. “Dan juga yang perlu dipetakan kendalanya yakni merpetimbangkan pengenaan sanksinya adalah dari segi kondisi sosial-ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi covid-19,” pungkasnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini