KPU Badung Siapkan Opsi Ini Jika Hanya Satu Paslon yang Mendaftar

0
8
KPU Badung Siapkan Opsi Ini Jika Hanya Satu Paslon yang Mendaftar
Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta

Mangupura, DenPost

Pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) Pilkada Badung akan dibuka Jumat (4/9/2020) dan berlangsung hingga 6 September. Melihat peta politik di Badung saat ini, bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan, Giri Prasta-Suiasa (Giriasa) memang semakin nyata bakal berhadapan dengan kotak kosong. Partai-partai yang sebelumnya menghimpun koalisi untuk menantang Giriasa, kini hampir semua sudah merapat ke kubu Giriasa. Meski begitu, jika hingga 6 September hanya ada satu paslon yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung sudah menyiapkan opsi. KPU akan melakukan penundaan penetapan pasangan calon.

Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, mengungkapkan, jika hingga 6 September hanya ada satu paslon yang mendaftar, maka pihaknya akan melakukan penundaan masa pendaftaran. “Tanggal 7, 8, dan 9 selama tiga hari dilakukan sosialisasi untuk dilakukan pendaftaran kembali kepada pasangan-pasangan calon yang lainnya. Selanjutnya tanggal 10, 11, 12 dibuka kembali untuk pendaftaran pasangan calon,” ungkapnya, Selasa (1/9/2020).

Baca juga :  Srikandi Dewan Badung Juga Gotong Royong Semprotkan Ini di Rumah Warga

Nah, jika hingga tanggal 12 September tersebut juga hanya ada satu pendaftar, maka tetap disahkan sebagai calon yang telah mendaftar ke KPU Badung. Kepada yang bersangkutan akan dilakukan tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan. “Kalau sampai tanggal 23 September kami tetapkan hanya satu pasangan calon, maka mekanismenya mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 14/2015 tentang mekanisme pemilihan, yaitu ini berkaitan dengan desain surat suara. Karena desain surat suara akan berubah, tidak ada nomor urutnya. Jadi di surat suara hanya nama dan foto pasangan calon kemudian yang satunya adalah kolom kosong,” jelasnya.

Dikaitkan dengan peta politik di Badung yang saat ini petahana telah mendapat dukungan mencapai 92,5 persen dan menutup kemungkinan munculnya bakal paslon lain, mekanisme perpanjangan masa pendaftaran juga tetap dilakukan. “Jika hanya satu pasangan calon yang mendaftar, kami putuskan sesuai dengan tahapan yang ada sampai final per tanggal 12 September. Kalau memang tidak ada lagi, kita tidak tahu dinamika perubahan yang ada di bawah, tapi kami secara administrasi harus menerima itu,” paparnya.

Baca juga :  Paket GP Mencuat di Internal PDI Perjuangan

Kembali terkait surat suara, jika hanya satu paslon maka tak berisi nomor urut, Semara Cipta menjelaskan, saat pengundian hanya akan muncul tata letak sebelah kanan atau kiri surat suara. Kemudian suara sah dikategorikan menjadi dua, yakni setuju dan tidak setuju. Jika setelah pemilihan jumlah suara setuju lebih banyak daripada tidak setuju, maka otomatis paslon yang bersangkutan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati. Sedangkan jika jumlah setuju sama dengan tidak setuju, maka proses rekapitulasi persebaran suara dilakukan secara berjenjang. “Misal kita di Badung ada enam kecamatan, kemudian yang setuju ada empat kecamatan, tidak setuju dua kecamatan. Maka ini juga bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Demikian juga jika di tingkat kecamatan sama, dihitung persebaran di tingkat desa. Begitu pula sampai tingkat TPS, begitu pola-polanya,” paparnya.

Baca juga :  Thermoscan Disiagakan di MPP Badung

Sementara jika suara tidak setuju lebih banyak, maka akan dilakukan pemilihan ulang dengan menunggu jadwal pemilihan serentak berikutnya. Biasanya posisi bupati akan diisi pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya jika hanya ada satu pasangan calon, maka juga berdampak pada anggaran yang telah disiapkan. Sebab pihaknya sudah mengalokasikan anggaran yang diestimasikan untuk dua pasang calon. Anggaran tersebut misalnya untuk baliho, ruang lingkup berkampanye, dan juga sosialisasi. Meski misalnya hanya satu pasangan calon, baliho akan tetap dipasang mengikuti desain surat suara, demikian juga kampanye.

Mengenai debat, mekanismenya akan tetap dilaksanakan. Namun pasangan calon hanya menyampaikan visi dan misi. Visi misi tersebut kemudian dinilai panelis. “Jadi proses penyampaian visi dan misi wajib dilakukan,” pungkasnya. (115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini