Amlapura, DenPost
Pandemi covid-19 di Indonesia termasuk Bali hingga Triwulan III Tahun 2020 masih belum melandai. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bahkan dalam kebijakan tatanan kehidupan hidup baru (new normal) yang sudah digulirkan pemerintah, termasuk membuka kunjungan wisatawan domestik ke Bali, belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Termasuk masyarakat di Kabupaten Karangasem. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana.
Ditemui saat memimpin rapat Banmus dalam menyusun jadwal pembahasan APBD Perubahan, Rabu (2/9/2020), di Gedung DPRD Karangasem, ia mendorong dua Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020. “Yang pertama mendorong Bupati Karangasem untuk memenuhi kebutuhan anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) agi ASN yang belum dianggarkan oleh eksekutif sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Dana.
Dana menjelaskan, pemenuhan kebutuhan TPP ASN juga memiliki dampak bagi perputaran kebutuhan ekonomi domestik masyarakat. “Dengan demikian daya beli masyarakat meningkat sehingga ada perputaran ekonomi di Karangasem,” jelasnya.
Permintaan yang kedua, Gede Dana menekankan agar anggaran untuk penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas. “Ini penting mengingat wabah corona masih berkepanjangan hingga saat ini,” jelasnya. Beberapa prioritas yang diharapkan, di antaranyan penanganan kesehatan untuk penanganan covid-19, jaring pengaman sosial (JPS) dan penguatan ekonomi masyarakat. “Ketiga hal prioritas tadi hendaknya benar-benar disiapkan oleh pihak eksekutif, sehingga masyarakat Karangasem merasa terlindungi dari dampak wabah Corona dan kebutuhan ekonomi masyarakat juga terpenuhi,” pungkas Gede Dana. (c/yun)
