Dinilai Melanggar, Bawaslu Rekomendasikan Dua ASN Disanksi

0
3
Dinilai Bersalah, Bawaslu Rekomendasikan Dua ASN Disanksi
KAJIAN - Rapat pleno Bawaslu Jembrana terkait hasil kajian laporan dugaan dua ASN berpolitik praktis.

Negara, DenPost

Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana, Kamis (3/9/2020) menggelar rapat pleno terkait pelanggaran hukum lainnya untuk dua aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya dilaporkan diduga berpolitik praktis. Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliyawan, seusai rapat pleno mengatakan, kedua ASN yang dilaporkan oleh Putu Arta dari Gilimanuk tersebut tidak melakukan pelanggaran pidana.

Dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah ketua dan anggota Bawaslu atas laporan Putu Arta, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami sudah membuat surat rekomendasi kepada Bupati Jembrana. Nanti Bupati yang memutuskan untuk sanksi dan tindak lanjutnya,” jelasnya.

Baca juga :  Konservasi Lontar di Jembrana Berlanjut

Menurut Pande, dua ASN tersebut melakukan pelanggaran atas dasar PP No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS pasal  11 huruf c. Di mana disebutkan bahwa dalam etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok dan golongan. Yang ditegaskan kembali dalam peraturan Menteri PAN RB No B /71/ M.S.M 000.00/2017 tanggal 27 Desember  2017 yang menjelaskan PNS  dilarang terlibat politik praktis. Mengunggah, komentar, menyukai dan sejenisnya baik foto bakal calon, visi misi dan yang terkait dengan calon. “Jadi untuk tindak lanjutnya kami rekomendasikan pada atasannya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ini juga berlaku untuk laporan yang kedua,” jelas Pande. (120)

Baca juga :  Ganti Pengurus, Gerindra Badung Tetap Pertahankan Koalisi KRBB

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini