Bahas Anggaran Perubahan, Penggunaan Dana Covid-19 Perlu Diperjelas

0
5
Bahas Anggaran Perubahan, Penggunaan Dana Covid-19 Perlu Diperjelas
BANGGAR - Pembahasan Anggaran Perubahan TA 2020 antara Banggar dan komisi-komisi DPRD Buleleng.

Singaraja, Denpost

Guna mendapatkan masukan dari masing-masing komisi di DPRD Kabupaten Buleleng terkait pembahasan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020, Badan Anggaran (Banggar) melaksanakan rapat dengan komisi-komisi, di Ruang Gabungan DPRD Kabupaten Buleleng, Kamis (3/9/2020). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua, Ketut Susila Umbara, komisi-komisi menyampaikan masukan kepada Banggar terkait dengan pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2020.

“Hari ini kita dengarkan laporan dari masing-masing komisi kepada Badan Anggaran,  di mana laporan dari masing-masing komisi ini akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu mendapat penajaman dan penjelasan dari pemerintah daerah nanti akan kita sampaikan pada agenda rapat selanjutnya antara Badan Anggaran dengan Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD),” papar Susila Umbara.

Baca juga :  Desa Adat Buleleng Cek Krama Gunakan Masker

Lebih jauh dikatakan Susila, hal yang  perlu mendapatkan penajaman antara lain terkait anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 67 miliar. Di mana Rp 57 miliar berasal dari APBD Buleleng dan Rp 10 miliar dari provinsi, yang sesuai dengan keterangan dari TAPD Kabupaten Buleleng sudah terpakai sebesar Rp 41 miliar. “Ya tentu kami akan perdalam dan perjelas lagi sejauh mana penggunaan anggaran yang Rp 41 miliar ini, dan sisanya diarahkan ke mana “  ujarnya.  Selanjutnya  pada rapat yang akan digelar bersama TAPD, Badan Anggaran juga akan meminta penjelasan terkait dengan rincian penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga :  Penyegaran, Bupati Agus Suradnyana Geser Ini

Sementara terkait kelanjutan pembangunan Pasar Banyuasri yang memerlukan anggaran sekitar Rp 66 miliar lebih, menurut Susila Umbara sudah ada sumber dana dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi sebesar Rp 56 miliar. “Selebihnya kita akan minta penjelasan dari TAPD bagaimana upaya Pemerintah Daerah guna menaggulanggi  kekurangan ini ” tandasnya. (118)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini