Pergub-Perbub Prokes, Selain Denda, Pengusaha Bandel Dipublikasi di Media

0
7

Amlapura, DenPost

Mulai Senin (7/9/2020), Peraturan Bupati (Perbup) Karangasem No.42 Tahun 2020 dan Pergub Bali Nomor 46 tahun 2020 diberlakukan. Bagi warga yang tak bermasker dikenai denda Rp 100 ribu dan pengusaha yang tak menerapkan protokol kesehatan (prokes) didenda Rp1 juta. Hal yang sama juga diterapkan di kabupaten/kota di seluruh Bali.

Perbup Karangasem No.42 Tahun 2020 menyangkut penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru, dan Pergub Bali No.46 Tahun 2020 mengenai prokes. Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta, Minggu (6/9/2020) mengungkapkan bahwa pihaknya telah mensosialiasikan kedua aturan itu ke sejumlah tempat. Ada dua unsur yang disasar dalam penerapan aturan ini yaitu personal warga dan pelaku usaha (pengusaha). “Sebelum menjatuhkan sanksi, kami awali dengan sosialisasi ke masyarakat, terutama warga yang sehari-hari beraktivitas di pasar,” tegasnya.

Baca juga :  Soal Penolakan Bersandar Boat Pengangkut Pasien, Begini Klarifikasi Bendesa Adat Padangbai

Dalam sosialisasi itu, disasar dua pasar kecamatan yakni pasar tradisional Pesangkan, Selat, dan Pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan, Karangasem. “Untuk perorangan yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dikenai denda administratif Rp100 ribu dan/atau sanksi berupa penundaan pelayanan administratif sesuai kewenangan pemkab,” tegas Sedana Merta.

Tak hanya itu. Bagi para pengusaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum, bila tak menerapkan prokes, maka dikenai sanksi administratif sebesar Rp1 juta, dan atau rekomendasi pembekuan sementara izin usaha. “Juga ada sanksi sosial berupa publikasi di media massa sebagai pelaku yang tidak taat prokes,” imbuh mantan Kadis Pariwisata Karangasem ini.

Di Kota Denpasar, aparat Satpol PP juga mensosialisasikan Pergub No.46 Tahun 2020 dan Perwali Denpasar No.48 Tahun2020. ”Sosialisasi ke masyarakat dan pengusaha berlangsung sepuluh hari. Kini (Senin) operasi dilakukan serentak oleh kabupaten/kota. Kalau ada warga yang terjaring karena tidak memakai masker, maka langsung didenda,’’ kata Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga didampingi Kabid Penegak Perda Made Poniman, Minggu (6/9/2020).

Baca juga :  Terkait Isu Beras JPS Tak Sesuai Takaran, Pemkab Lakukan Ini 

Dia menambahkan Pergub Bali dan Perwali Kota Denpasar ini bukan semata-mata menghukum masyarakat, melainkan mengajak mereka mengendalikan dan mencegah penyebaran covid-19.  Sayoga menyatakan sosialisasi kedua peraturan itu gencar dilakukan untuk mengajak masyarakat agar menjaga kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, atur jarak saat duduk, dan jangan berkerumun, sehingga terhindar dari penularan virus mematikan ini. ”Mudah-mudahan saat operasi ini, semua warga memakai masker sehingga tidak ada kena denda,’’ tandasnya.

Baca juga :  "Melukat" di Pancoran Sapta Gangga, Ini Kepercayaan Masyarakat

 

Sekda Buleleng yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Gede Suyasa menyebutkan kendati peraturan itu sudah disosialisasikan,  ternyata masih ada warga yang cuek, tak percaya, dan ada yang menganggap tidak efektif. Walau demikian, sebagian besar warga sudah menerapkannya.

Dari penerapan perbup ini, Pemkab Buleleng ingin agar kesadaran masyarakat semakin meningkat mengenai pentingnya menjalankan prokes, khususnya dalam hal mengenakan masker saat berada di luar rumah atau berinteraksi dengan sesama untuk mencegah penyebaran covid-19.  Suyasa menegaskan sanksi denda bagi masyarakat yang melanggar bukanlah target utama, melainkan lebih pada edukasi. “Ini persoalan edukasi tentang peningkatan kesadaran menjalankan prokes, dan tidak target denda. Semakin kecil jumlah masyarakat kena denda, makin sukses, karena makin tinggi kesadaran masyarakat,” tandas Suyasa. (bin/pas/yun)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini