Tak Pakai Masker, Denda Menanti

0
4
Picsart 09 06 06.20.03
SOSIALISASI PERGUB – Satpol PP Kota Denpasar, saat melakukan sosialisasi terakhir Pergub dan Perwali di perempatan Jl. Gatsu barat-Jl. Cokroaminoto, Sabtu (5/9/2020), sebelum penerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker.

Sumerta, DenPost

Satpol PP Kota Denpasar, mulai Senin (7/9/2020), menerapkan Pergub No. 46 Tahun 2020 dan Perwali Denpasar No. 48 tahun 2020 dengan menjatuhkan denda Rp100 ribu bagi masyarakat yang bepergian tidak memakai masker.

”Sosialisasi Pergub dan Perwali kepada masyarakat dan pengusaha berlangsung 10 hari. Sekarang operasi terhadap masyarakat yang tidak memakai masker dilakukan serentak oleh kabupaten/kota pada, Senin (7/9/2020). Kalau dalam operasi masih ada masyarakat tidak memakai masker tidak ada lagi pembinaan melainkan langsung didenda,’’ kata Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, didampingi Kabid Penegak Perda, Made Poniman, Minggu (6/9/2020).

Baca juga :  OJK Tetapkan Relaksasi, Gubernur Beri Apresiasi

Anom Sayoga mengungkapkan, penegakan hukum terhadap masyarakat dan pengusaha yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus corona. Pasalnya, penyebaran virus corona di Kota Denpasar, khususnya dan Bali umumnya terus meningkat dalam kehidupan baru ini. Pasalnya, saat sosialisasi masih banyak ditemukan masyarakat memakai masker di bawah mulut dan di dagu sehingga rentan tertular virus corona.
”Pergub dan Perwali hadir bukan semata-mata menghukum masyarakat, melainkan mengajak mengendalikan dan mencegah penyebaran virus corona,’’ ujar Anom Sayoga.

Baca juga :  12 Zona Merah Covid-19 di Denpasar, Terbanyak di Wilayah Ini

Anom Sayoga menambahkan, sesuai Pergub dan Perwali, bagi pelaku usaha, perorangan, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. Bagi perorangan yang melakukan perjalanan atau bepergian ke Bali, antarkabupaten/kota di Bali atau tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Pasal 6 ayat (2) berupa penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan pemprov. ”Kalau ada pengusaha yang tidak menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan dikenakan sanksi denda Rp1 juta dan perpanjangan izin ditunda, bahkan bisa dicabut izin operasional perusahaan,’’ tandasnya. (103)

Baca juga :  Positif Covid-19 Bertambah Lima, Sembuh Juga Lima

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini