Suiasa Sosialisasikan Perbup Nomor 52 Tahun 2020 di Kecamatan Kuta

0
12
Suiasa Sosialisasikan Perbup Nomor 52 Tahun 2020 di Kecamatan Kuta
SOSIALISASI - Wabup Suiasa didampingi Camat Kuta, Nyoman Rudiarta, menyosialisasikan Perbup Nomor 52 Tahun 2020 di Kecamatan Kuta Kecamatan, Minggu (6/9/2020).

Kuta, DenPost

Wakil Bupati Baudng, Ketut Suiasa, Minggu (6/9/2020) menyosialisasikan Peraturan Bupati Badung Nomor 52 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, di wilayah Kecamatan Kuta. Sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru, sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Kuta.

Didampingi Camat Kuta, Nyoman Rudiarta, Suiasa bersilaturahmi dengan lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta. “Saya sampaikan terima kasih banyak kepada lurah dan kaling se-Kecamatan Kuta hari ini kita bisa melakukan tatap muka langsung untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Perbup Nomor 52 tahun 2020, sekaligus kita selingi dengan dialog penyampaian aspirasi guna menyukseskan program kerja pemerintah serta untuk meningkatkan pembangunan yang ada di wilayah Kuta,” ujar Suiasa.

Baca juga :  Ciptakan Generasi Unggul, Tumbuh Kembang Anak Mesti Diperhatikan

Suiasa meminta agar aparat terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gar semakin intens menyosialisasikan terkiat Perbup tersebu, mengingat per 7 September 2020 Pemkab Badung sudah resmi melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. “Ini penting saya meminta kepada lurah dan kaling untuk menyampaikan informasi secara masif dan benar kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Perbup Nomor 52 tahun 2020, di mana diatur dengan jelas bagi perorangan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker, cuci tangan secara teratur, menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), jaga jarak, meningkatkan daya tahan tubuh dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19,” katanya.

Baca juga :  Rekomendasi Belum Keluar, Giri-Asa Kembali Bergejolak di Internal PDI Perjuangan

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, menurut Suiasa, wajib melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19. Termasuk menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer), memantau kesehatan setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerj, menyediakan petugas pengukur suhu tubuh dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

Sementara itu terkait sanksi, lanjut Suiasa, bagi perorangan diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial atau denda administratif. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. “Untuk sanksi administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1) salah satunya disebutkan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah, sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta,” tegasnya.

Baca juga :  Kegiatan Selancar Tutup, Bergantung Hasil Kos-Kosan

Menurut Suiasa, pengenaan denda ini bukanlah tujuan utama pemerintah, namun tujuan utamanya agar masyarakat sadar pentingnya menaati protokol kesehatan. (a/113)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini