Soal Penerapan Pergub 46/2020, Ini Kata Wagub

0
11
Soal Penerapan Pergub 46/2020, Ini Kata Wagub
APEL - Wakil Gubernur Bali, Tjokora Oka Artha Ardana Sukawati, usai Apel Gelar Pasukan Implementasi Pergub 46 tahun 2020.

Dangin Puri, DenPost

Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, Senin (7/9/2020) di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung. Regulasi ini, pada intinya menjadi pijakan penertiban penerapan protokol kesehatan.

Ada empat ruang yang menjadi titik pengawasan penerapan protokol kesehatan. Antara lain, pasar tradisional, pasar modern dan area pelayanan umum. Di dalamnya, juga diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar. Salah satunya, bagi perorangan dikenakan denda Rp 100 ribu, sedangkan perusahaan dikenakan denda Rp 1 juta.

Baca juga :  Selidiki Kasus Buang Orok, Polisi Datangi Sejumlah Klinik Bersalin

“Sekarang klaster baru sudah bermunculan dan angka kasus per hari semakin melonjak. Jadi kami ingin menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya penerapan protokol kesehatan di tempat umum,” demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokora Oka Artha Ardana Sukawati, usai Apel Gelar Pasukan Implementasi Pergub 46 tahun 2020.

Mengenai pemberlakuan denda berupa uang tunai, Wagub yang akrab disapa Cok Ace itu menegaskan, itu bukanlah substansi dari penerapan Pergub No.46 Tahun 2020. Pesannya, lanjut  Wagub, mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Baca juga :  Dukung Bali Bangkit, Forum Komunikasi Antar Media Dibentuk

“Sebenarnya kami tidak ingin ada denda, andaikata masyarakat kita sadar (disiplin menerapkan protokol kesehatan).Mmasker gratis pun telah diberikan, kalau semua diikuti kan tidak perlu ada denda,” terangnya.

Terhadap situasi itu, kata dia, Pemerintah menilai bahwa regulasi ini dinilai paling efektif untuk menekan penyebaran covid-19. Sebab, apabila kondisi ini tidak segera teratasi, berdampak buruk terhadap bidang lain, khususnya perekonomian Bali.

Cok Ace mengakui, kecemasan pemerintah terhadap keterpurukan ekonomi adalah implikasi kepada penanganan covid-19. Sebab, selama ini anggaran pengobatan pasien positif dan penanganan lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  “Oleh sebab itu, mari kita jadikan penertiban ini tanggung jawab bersama-sama. Karena ini menjadi beban kota bersama, bukan mereka yang sakit saja,” tegasnya. Untuk diketahui, penegakan Pergub No.46 Tahun 2020 akan dilakukan Satpol PP, TNI, Polri hingga unsur adat yakni pecalang. (106)

Baca juga :  TRANSMISI LOKAL, ANCAMAN BARU PENULARAN CORONA

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini