Surat Curhatan Winasa Viral, Kepala Rutan Sebut Ini

0
4
Picsart 09 07 07.45.19
Kepala Rutan Klas IIB Negara, Bambang Hendra Setiawan.

Negara, DenPost

Beredarnya surat curhatan yang bertuliskan nama dan tanda tangan mantan Bupati Jembrana, Gede Winasa di media sosial (Medsos) ditanggapi Kepala Rutan Klas IIB Negara, Bambang Hendra Setiawan.

Dalam surat Winasa tersebut, mengatakan kalau hak politik dan hak asasinya sangat dikebiri di Rutan Negara.
Dia tidak lagi bisa menghubungi keluarganya, baik anak dan istrinya tanpa alasan yang jelas. Setiap gerak diawasi karena dia hanya ayah dari Patriana Krisna dan tidak bisa dikunjungi siapa saja. Dia merasa dizolimi.

Bambang Hendra, Senin (7/9/2020), mengatakan pihaknya belum melakukan konfirmasi kepada Gede Winasa terkait beredarnya surat tersebut. “Apakah beliau yang menulis atau tidak kami belum tahu. Karena kami juga baru tahu dan banyaknya kegiatan. Kapan menulisnya kami juga tidak tahu,” jelasnya.

Baca juga :  Keluar-Masuk Bali, Semua Kendaraan Harus Masuk Jembatan Timbang

Bambang membantah semua isi surat tersebut. Terkait dengan kunjungan, memang sejak Covid-19 pihaknya membatasi kunjungan terhadap warga binaan. Karena itu, sudah ada aturan yang ditetapkan pusat untuk pembatasan kunjungan seluruh warga binaan hingga Desember. “Aturan itu sampai saat ini belum dicabut. Jadi kebijakan kami hanya menerima titipan makanan dan barang saja untuk warga binaan dengan mengikuti protokol kesehatan. Kami hanya mengikuti petunjuk pusat,” jelasnya.

Baca juga :  Kasus Pencabulan Anak Kandung Bergulir ke Kejaksaan

Terkait hak politik, pihaknya tidak pernah mengkebiri. “Kami institusi rutan tetap mengedepankan hak-hak warga binaan. Salah satunya hak politik. Sesuai ketentuan PP No. 58 tahun 1999 hak-hak politik yang dimaksud adalah hak untuk memilih. Bukan untuk berpolitik ataupun mengendalikan dari dalam rutan,” jelasnya.

Kenapa komunikasi Winasa dibatasi, karena sudah dua kali melanggar/penyalahgunaan alat komunikasi. “Itu sudah kami proses dan bahkan ada pernyataan siap dipindah jika melanggar lagi. Alat komunikasi umum yang ada di rutan juga dipakai warga binaan ada batasannya juga. Sekarang kan lagi sensitif, jadi kami harus menjaga agar situasi kondusif. Jangan sampai alat komunikasi nanti disalahgunakan. Jadi wajar kami mengawasi warga binaan jangan sampai mengulangi penyalahgunaan alat komunikasi. Kami harus antisipasi,” katanya.

Baca juga :  Tujuan Tak Jelas, Pasangan Muda Dipulangkan dari Gilimanuk

Pihaknya tidak ingin dengan adanya penyalahgunaan alat komunikasi sampai mengganggu kondusivitas, baik internal dan eksternal. “Kami akan tindaklanjuti surat yang viral tersebut. Kami akan berikan peringatan keras,” tandasnya.(120)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini