Koster-Cok Ace Dua Tahun Pimpin Bali, Tetap Bangun Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19

0
6
Koster-Cok Ace Dua Tahun Pimpin Bali,  Tetap Bangun Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19
PELETAKAN BATU PERTAMA - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Bupati Gianyar, I Made Mahayastra dan Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Kabupaten Gianyar, pada 18 Agustus 2020.

DI tengah pendemi covid-19, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tetap dilaksanakan sesuai rencana. ‘’Hal ini terwujud berkat perhatian dan dukungan kuat Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wagub  Cok Ace saat melaporkan pencapaian kinerjanya lewat daring/online di Taman Budaya Art Centre, Sabtu (5/9/2020).

Yang jelas, sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 5 September 2018, kepemimpian Koster-Cok Ace memberikan berbagai kemajuan berarti bagi Pulau Dewata. Menurut Koster, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, visi pembangunan Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru menuntun arah kebijakan dan program lima bidang prioritas. Pertama: bidang pangan, sandang, dan papan. Kedua: kesehatan dan pendidikan. Ketiga: jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat: adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Kelima: pariwisata. Semuanya disokong pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara, secara terintegrasi dan terkoneksi.

Menyangkut 40 regulasi yang terdiri dari 15 peraturan daerah (perda) dan 25 peraturan gubernur (pergub), menurut Gubernur Koster, merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali. Norma yang diatur dalam peraturan-peraturan itu bersifat progresif, transformatif, dan inovatif, yang memberikan kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan lima bidang prioritas agar berjalan sesuai tatanan yang baik secara permanen dan berkelanjutan. Tahapan selanjutnya dilakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi agar visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana benar-benar terwujud dalam memasuki Bali Era Baru

Baca juga :  Ditanya RUU Provinsi Bali, Ini Jawaban Koster

Gubernur manambahkan khusus di bidang adat, diwujudkan program menyeluruh untuk penguatan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan desa adat. Program itu di antaranya pembentukan peraturan daerah (perda) tentang desa adat beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping itu mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk tiap desa adat masing-masing Rp300 juta, dengan total alokasi mencapai Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat.

Baca juga :  Petugas KPU Enam Kabupaten/Kota Jalani Tes Cepat

Untuk itu dibentuklah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus mengurus desa adat. Sejalan dengan itu, dibangun dan diresmikan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Menyusul dibangun Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Gianyar, serta Kota Denpasar. Mengenai Kantor MDA Provinsi Bali dan MDA Kabupaten/Kota se-Bali menggunakan lahan milik Pemprov Bali dengan dana yang dihimpun dari tanggung jawab sosiasl perusahaan (CSR). Kecuali Gianyar, pembangunannya memanfaatkan dana APBD setempat. Kantor-kantor itu dijadwalkan rampung pada Desember 2020. ‘’Untuk di Kabupaten Badung dan Klungkung dibangun tahun 2021,” tegas Koster

Yang tak kalah menariknya, Bali mencapai kemajuan dalam berbagai bidang di antaranya meningkatnya produksi dan omzet penjualan produk busana adat. Hal ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali No.79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali.

Baca juga :  Minimarket di Penatih Dibobol, Seluruh Masker Digasak

Berikutnya capaian berkurangnya sampah plastik sekali pakai mencapai 90% di pasar-pasar modern, hotel, serta restoran, dan 35% di pasar-pasar tradisional. Hal ini merupakan hasil nyata penerapan Pergub Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan aampah plastik sekali pakai.

Menurut Ketua DPD PDI Provinsi Bali ini, keberpihakan nyata pemerintah pada kearifan lokal yaitu mulai menggeliat usaha destilasi arak bali sebagai penerapan Pergub Bali No.1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Tumbuhnya usaha arak ini sebagai kado istimewa bagi kaum Marhaen petani arak di Pulau Dewata. (a/wir)

PELABUHAN SAMPALAN – Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Menhub Budi Karya Sumadi saat peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan penyebarangan Sampalan dan Bias Munjul di Nusa Penida, pada 3 Agustus 2020. Ini merupakan pelabuhan ini menjadi penghubung aktivitas masyarakat  di Klungkung daratan dan Denpasar.

DenPost/dok

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini