Kepengurusan Golkar Badung Rontok, Kader Akui Akan Tetap Gunakan Hak Pilih

0
4
Picsart 09 07 07.46.46
PENGUNDURAN DIRI - Sejumlah pengurus Partai Golkar tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus kepada DPD Golkar Provinsi Bali.

Dangin Puri, DenPost

Keputusan DPP Partai Golkar yang melompat ke kubu Giri-Asa, berimplikasi kepada rapuhnya kepengurusan di tingkat desa, kecamatan, DPD II Kabupaten/Kota hingga DPD I Provinsi Bali. Aksi pengunduran itu, untuk menunjukkan kekecewaan para kader atas mekanisme partai yang dinilai tidak sesuai alur. Itu disampaikan Wayan Sumantra Karang.

Mewakili para pengurus yang mundur dari jabatan, dia menyebutkan partai tidak memberi ruang bagi kader Golkar yang ingin maju dalam Pilkada 2020. “Kami heran, apa yang menjadi pertimbangan? Apa yang menjadi dasar DPP mengeluarkan rekomendasi seperti itu (melompat ke Giri-Asa),” ujarnya, saat mengajukan pengunduran di Kantor DPD I.

Baca juga :  Mudahkan Pelanggan, Auto 2000 Denpasar Berikan Layanan Program Ini

Dia menilai, kemunculan calon dari koalisi Golkar yang siap melawan petahana, tentu lahir dari berbagai pertimbangan yang matang. Sikap Golkar ini berbeda dengan sikap partai pengusung, seperti Nasdem dan Gerindra yang berkomitmen tampil optimal mengusung pasangan calon Dyatmika dan Muntra.

“Nasdem dan Gerindra justru komitmen terhadap bukan kadernya. Muntra itu kader Golkar lho. Kader terbaik di Badung sampai saat ini. Justru Golkar mengusung Giri-Asa. Lupa ya, 2019 Pileg itu kita dihabisi oleh merah di Badung,” serunya.

Baca juga :  Penuhi Kebutuhan Darah, PMI Rajin "Jemput Bola"

“Apakah (strategi ini) yakin 2024 akan bermanfaat bagi Golkar di Badung?,” tanyanya. Dia menyebutkan, sikap DPP secara tidak langsung membunuh karakter Muntra. Dia menjelaskan, pada tahap awal ini, ada 47 pimpinan pengurus desa yang mengundurkan diri, serta sejumlah pengurus kecamatan.

Pada tahap berikutnya, dia menjamin pengajuan pengunduran diri sebagai pengurus akan semakin banyak. Kendati demikian, Sumantra mengajak kader yang mundur dari kepengurusan agar tetap menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2020, 9 Desember mendatang. Sikap itu, ditambah Sumantra, adalah hak sebagai warga negara. (106)

Baca juga :  Denpasar dan Bangli Juga Nihil  Paslon Perseorangan

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini