Hakim Dituding Melanggar, Kuasa Hukum Jerinx Layangkan Keberatan ke Pengadilan

0
16
Hakim Dituding Melanggar, Kuasa Hukum Jerinx Layangkan Keberatan ke Pengadilan
SURAT KEBERATAN - Tim kuasa hukum Jerinx saat melayangkan surat keberatan atas sidang virtual ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (11/9) kemarin. (DenPost/ist)

Aksi walk-out (meninggalkan) sidang secara virtual pada Kamis (10/9/2020), rupanya belum membuat terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx puas. Tim kuasa hukumnya pada Jumat (11/9/2020) melayangkan surat keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

MENURUT Wayan “Gendo” Suardana, salah satu kuasa hukum Jerinx, surat keberatan yang dilayangkan ke PN Denpasar itu berkaitan dengan proses sidang virtual yang dijalani Jerinx pada Kamis lalu. “Kami menilai sidang kemarin (Kamis) tak argumentasi. Majelis hakim terkesan menggunakan pendekatan kekuasaan kewenangannya, sehingga argumen kami tak ditanggapi,” bebernya.

Gendo menambahkan dalam sidang tersebut, banyak terjadi kendala teknis seperti, saat pihaknya menunjukkan surat kuasa dan kartu identitas ke arah kamera. Tapi majelis hakim yang memimpin sidang dari PN Denpasar tidak bisa membaca dengan jelas. Di tengah perdebatan berlangsung, volume suara tidak jelas dan sempat putus-putus. Bahkan layar monitor di Polda Bali, lokasi Jerinx dan tim kuasa hukum menjalani sidang, sempat mati.

Baca juga :  Eropa Diprediksi Bakal Gantikan Posisi Tiongkok

Selain itu, sambung Gendo, majelis hakim bersikeras melanjutkan sidang ketika terdakwa WO karena tidak terima dengan keputusan sepihak dan sewenang-wenang itu. “Majelis hakim berani memerintahkan JPU untuk tetap membacakan dakwaan. Pembacaan dakwaan tanpa dihadiri terdakwa itu secara hukum bertentangan dengan hukum acara Pasal 155 KUHAP. Seharusnya JPU membacakan dakwaan di hadapan terdakwa secara fisik,” bebernya.

Gendo melanjutkan dalam proses sidang, usai pembacaan dakwaan, majelis hakim wajib menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sudah mengerti atau tidak dengan isi dakwaan yang dibacakan. Jika belum mengerti, maka majelis hakim wajib memerintahkan JPU membacakan dakwaan kembali hingga terdakwa mengerti. “Sebetulnya majelis hakim melanggar Pasal 155 KUHAP dan menghilangkan hak terdakwa untuk memahami isi dakwaan sebagaimana diatur KUHAP. Sidang itu tidak dilangsungkan atau ditunda sebagaimana diatur Pasal 154 KUHAP mulai dari Ayat 3, Ayat 4 dan 6,” bebernya.

Baca juga :  Puluhan Peluru dan Senjata Laras Panjang Diamankan dari Rumah Tri Nugraha

Pengajuan surat keberatan yang dilakukan kuasa hukum Jerinx ini langsung ditanggapi Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Denpasar Sobandi. Menurutnya, pengajuan tersebut merupakan hak terdakwa. “Ya hak mereka untuk mengajukan protes, tapi saat persidangan itu apakah hakim menyuruh mereka keluar? Kecuali hakim melarang mereka ada di dalam. Itu saja pertanyaannya. Yang keluar itu atas siapa? Meski terdakwa walk out, sidang itu tetap sah,” tegasnya.

Baca juga :  Bali Boleh Tak Pungut PHR Selama Enam Bulan

Menurut Sobandi, kehadiran terdakwa di persidangan itu wajib sesuai Pasal 155 KUHAP. “Pembacaan surat dakwaan setelah hakim memerintahkan JPU membacakan dakwaan. Menurut saya, majelis hakim telah bersikap bijaksana.. Nanti persidangan berikutnya ditanya apakah terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan? Hak terdakwa diberikan lagi keberatan atau tidak. Kan gitu. Ingat pada awal persidangan, hakim telah menanyakan apakah saudara menerima surat dakwaan? Kan dijawab sudah. Haknya telah diberikan, tapi tidak digunakan,” tandasnya. (yan)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini