Upacara Terencana Ditunda, Tajen Dipastikan Tidak Ada

0
13
Konsep Otomatis
GUBERNUR BERSAMA TOKOH - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua PHDI dan Ketua FKUB Provinsi Bali serta tokoh lintas agama dalam FKUB di Kantor MDA Bali, Senin (14/9) kemarin. (DenPost/ist)

Sumerta Klod, DenPost

Menyikapi melonjaknya kasus covid-19, pemerintah kembali memperketat upaya pencegahan dengan membatasi aktivitas masyarakat. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pada Senin (14/9/2020) mengenai pembatasan kegiatan upacara panca yadnya dan keramaian di Pulau Dewata dalam situasi gering agung covid-19. Tokoh lintas agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali pun mengeluarkan surat edaran serupa.

SE Bersama ini ditujukan ke bendesa, kelihan desa adat dan krama (warga) adat se- Bali. Ada sembilan poin yang diatur dalam regulasi ini. Salah satunya pada poin kedua tertulis semua upacara panca yadnya yang bersifat nyawungun atau direncanakan agar  ditunda dulu. Jenis upacaranya meliputi melaspas, ngenteg linggih, ngaben, ngaben massal, mamukur, maligia, rsi yadnya (padiksan), mapandes, maajar-ajar, nyegara-gunung dan sejenisnya.

Ketua PHDI Bali Prof. IGN Sudiana mengatakan bahwa kebijakan ini demi kebaikan bersama seluruh umat. Hal ini juga merujuk sejumlah perkembangan penularan covid-19, salah satunya muncul dari aktivitas keagamaan dan adat. “Sesuai surat tersebut agar masyarakat terhindar dari covid-19,” tegas pejabat kelahiran Karangasem ini.

Baca juga :  Dua Pasien Covid-19 di Jembrana Sembuh

Melalui kebijakan itu, Sudiana berharap mampu menekan penyebaran covid-19 terutama melalui transmisi lokal. “Agar angka kesembuhan naik dan angka kematian bisa ditekan, serta penularan terhenti. Suksma,” tegasnya.

Hal krusial lain di poin kedelapan tentang keramaian dan tajen. Seluruh lapisan di desa adat, PHDI dan MDA mengingatkan agar memastikan tidak ada keramaian dan tajen di wilayah masing-masing. Di sejumlah daerah, tajen menjadi aktivitas yang menyumbang penularan covid-19. Selain itu, aktivitas adat seperti paruman atau rapat adat, dilaksanakan dengan peserta yang terbatas dan tetap menerapkan prokes.

Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menambahkan penyebaran covid-19 ini harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas demi penyelamatan umat manusia.

Baca juga :  Pelayanan Dalam Jaringan, BP Jamsostek Penuhi Klaim Hingga Rp14 M

Pria yang juga Bendesa Agung MDA Provinsi Bali ini menambahkan klaster kemunculan kasus covid-19 banyak bersumber dari interaksi masyarakat. Karena itu pihaknya minta masyarakat agar melaksanakan dan menaati kebijakan pemerintah serta pimpinan umat beragama mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat-tempat persembahyangan/ibadah. Upacara keagamaan yang sifatnya direncanakan sedapat mungkin agar ditunda. ‘’Selain yang bersifat direncanakan, dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas dan mengikuti prokes,’’ imbuhnya.

Gubernur Bali Wayan Koster mendukung keluarnya SE Bersama FKUB serta MDA Provinsi Bali dan PHDI Bali ini. Pada intinya pembatasan aktivitas masyarakat ini karena klaster yang memunculkan kasus baru covid-19 di Bali salah satunya berasal dari interaksi masyarakat. ‘’Di Bali khususnya adalah yang berkaitan dengan upacara panca yadnya, termasuk tajen yang marak belakangan ini,’’ bebernya.

Baca juga :  Bali Era Baru, Donor Darah Makin Bergairah

Koster berharap umat beragama di Bali menaati dan mengikuti arahan majelis agama masing-masing. Hal ini demi melindungi diri sendiri, keluarga, tetangga, serta kelompok masyarakat, di sekitarnya agar penularan covid-19 dapat dikendalikan. Khusus mengenai tajen, desa adat diminta menindak dengan tegas. Di samping menjadi kewajiban polisi. ‘’Desa adat yang bertindak. Polisi kan kewajibannya,’’ tandas Gubernur.

Penyarikan Agung MDA Provinsi Bali I Ketut Sumarta mengatakan bahwa pihaknya akan memantau desa adat berkaitan dengan SE Bersama MDA dan PHDI Bali, khususnya memastikan tidak ada segala keramaian dan tajen. Sumarta minta seluruh desa adat di Bali menaati SE Bersama ini dengan penuh kesadaran, disiplin dan tanggung jawab. Pihaknya akan menilai apakah desa adat mampu mempertahankan wewidangan sebagai zona hijau atau justru berubah dari zona kuning/merah menjadi merah dan sebaliknya. ‘’Nanti kami evaluasi, mungkin korelasinya ada di dana desa adat,’’ tandasnya. (wira/kmb)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini