Dauh Puri Kangin, DenPost
Akurasi data menjadi bagian penting dalam menangani pendemi Covid-19. Sebagai bagian dari Gugus Tugas Provinsi Bali, Kodam IX Udayana akan meningkatkan akurasi data kasus, kesembuhan dan pasien Covid-19 yang meninggal. Ini juga dalam rangka mencegah manipulasi data pergerakan Covid-19.
Pesan itu disampaikan Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Kurnia Dewantara, usai rapat jarak jauh bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (16/9/2020) di ruangannya.
“Ke depan, untuk sasaran prioritas pendisiplinan protokol kesehatan, Kodam IX/Udayana bersinergi dengan Pemda dan Polda Bali akan melaksanakan operasi yustisi dan penindakkan disiplin serta melaksanakan pembinaan teritorial,” ujarnya.
Kata dia, pembinaan kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan akan menyasar pusat kerumunan. Berdasarkan pemetaan, sasaran itu meliputi 97 tempat ibadah, 230 pusat perbelanjaan, 103 tempat wisata dan 33 sarana.
“Fasilitas umum dengan jumlah total sasaran prioritas 463 titik,” ujar Pangdam. Dalam rapat tersebut, Menteri Luhut menjelaskan, target sasaran ke depan adalah merubah perilaku masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan.
Maka diperlukan langkah dengan menyamakan data pusat dan daerah untuk pengambilan keputusan, dan juga menggelar operasi yustisi guna menegakkan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, manajemen perawatan pasien Covid-19 juga perlu ditingkatkan agar dapat pula meningkatkan tingkat kesembuhan dan menurunkan tingkat pasien meninggal.
“Yang tidak kalah penting, rapat koordinasi dan pengecekkan di lapangan juga wajib dilakukan secara rutin untuk memastikan implementasinya telah berjalan dengan baik,” tegas Menko Marves RI.
Kodam IX/Udayana, lanjut Menteri Luhut, akan fokus menangani pembinaan teritorial sampai ke tingkat banjar dengan menggerakkan Babinsa. Pada tahap ini, Babinsa diminta tegas mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Pembinaan dapat dilakukan dengan sosialisasi, hingga pembubaran kerumunan dan memantau warga yang isolasi mandiri. Hasil dari skema pendisiplinan ini dapat dilihat dari angka kasus, pasien sembuh dan pasien meninggal.
Maka, dia menilai akurasi data amatlah penting. Dia mengharapkan data di masing-masing kabupaten dan kota yang menunjukkan variable jumlah kasus kesembuhan dan tingkat kematian agar benar-benar akurat.
Selain itu, data untuk masing-masing klaster penyebaran agar diklasifikasikan menjadi beberapa sub klaster besar seperti perkantoran, pasar, keluarga, maupun titik-titik keramaian lainnya.
“Agar dibuatkan juga rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan personel guna menegakkan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian serta detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien OTG dan gejala ringan guna menghindari isolasi mandiri,” pungkasnya. (106)
