Krama Badung Menjerit, Pemerintah Didesak Segera Cari Solusi

0
12
Krama Badung Menjerit, Pemerintah Didesak Segera Cari Solusi
Sumantra Karang

Kutsel, DenPost

Di tengah semakin meningkatnya penyebaran virus covid-19, masyarakat juga semakin menjerit. Terlebih di Badung yang notabene warganya hidup hanya mengandalkan pariwisata. Karenanya perlu dipikirkan bersama langkah apa yang harus diambil agar bisa bertahan hidup dalam situasi ini.

“Mari pikirkan bersama langkah apa harus kita ambil guna bertahan hidup. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, rakyat butuh solusi, rakyat butuh jalan keluar. Apa ada yang menjamin situasi ini akan normal di tahun 2021?,” tanya Sekjen Semeton Muntra, Wayan Sumantra Karang, Rabu (23/9/2020).

Baca juga :  Jukung Nelayan Antre di Laut Kedonganan, Ini Penyebabnya

Menurut Sumantra, sampai saat ini pemerintah belum memberi solusi dalam menghadapi situasi sulit saat ini. “Belum ada yang memaparkan apa yang akan dilakukan untuk segera memulihkam kondisi Badung saat ini,” sodoknya.

Padahal, lanjutnya, warga Badung menjerit karena satu satunya tumpuan hidup yakni pariwisata kini kian terpuruk. “Pemerintah harusnya memberi solusi dengan membangkitkan UMKM jika memang dana refokusing ada,” katanya.

Dia bahkan mempertanyakan kenapa Pemerintah tidak berani memberikan stimulus kepada desa adat agar dapat dimanfaatkam oleh satgas desa. “Sampai saat ini belum pernah kami lihat ada langkah nyata dan sepengetahuan saya yang bersumber dari APBD belum saya lihat,” ujarnya. Dia juga berharap pemerintah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Baca juga :  Pohon Kepuh di Pura Kayangan Desa Adat Pecatu Roboh

Selain itu, sambung dia, refokusing anggaran yang dilakukan semestinya juga bisa diarahkan ke pekerja sektor pariwisata, karena mereka selama ini sebagai sumber PAD Badung.

Lebih lanjut dikatakan, kendati penganggaran kebencanaan terkait covid-19 ini sebagian besar bersumber dari pusat, namun dalam penyusunan APBD ada pos anggaran kebencanaan.

“Apa tidak bisa dicarikan formula aturan hukumnya? Kalau dulu saat dana berlimpah kok bisa membagikan PHR ke daerah lain melebihi ketentuan,” sentilnya.

Baca juga :  Penerimaan 133 PMI yang Datang Lagi Dipantau TNI

Dia meyakini semua pasti bisa dikoordinasikan ke pusat terlebih dalam hal penanganan covid ini. Terlebih sepengetahuannya Presiden memberi ruang seluas-luasnya bagi daerah dalam penanganan musibah ini.

“Ya masih syukur ada LPD. Itu pun dengan menyiasati anggaran. Bagaimana kalau ini berkepanjangan? LPD juga sudah mulai menjerit,” pungkasnya. (113)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini