Buka RKDK, Paket Bangsa Nabung Rp 500 Ribu, Tepat Buat Giro Rp 50 Juta

0
8
Buka RKDK, Paket Bangsa Nabung Rp 500 Ribu, Tepat Buat Giro Rp 50 Juta
Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Jembrana, Nengah Suardana

Negara, DenPost

KPU Jembrana telah menetapkan dua pasangan calon (paslon) yakni paket Bangsa (Kembang-Sugiasa) dengan nomor urut 1 dan paket Tepat (Tamba-Ipat) dengan nomor urut 2 sebagai peserta Pilkada Jembrana 2020. Setelah penetapan nomor urut, KPU Jembrana juga sudah meminta kedua paslon untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK).

LADK harus diserahkan karena sanksinya bisa didiskualifikasi (dibatalkan) dari peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Jembrana 2020. Nengah Suardana dari Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Jembrana, Senin (28/9/2020) mengatakan, semua paslon sudah menyerahkan LADK. Karena sudah harus dilaporkan sehari sebelum tahapan kampanye yang mulai  dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2020.

Baca juga :  Jaga Ketersediaan Stok Darah, Kodim Jembrana Gelar Donor Darah

Suardana juga mengatakan, dana kampanye mengacu pada PKPU nomor 12 tahun 2020  tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Ya semua sudah menyetor laporan. Nanti akan diaudit oleh kantor akuntan publik,” kata Suardana Senin siang.

Paslon memiliki waktu tiga hari terhitung sejak paslon ditetapkan pada Rabu (23/9/2020) lalu diawali dengan membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) di bank. Selanjutnya bukti kopian RKDK dan LADK wajib disetorkan ke KPU. Dikatakan Suardana, paslon nomor urut 1 membuka rekening di bank BPD. Sedangkan  paslon nomor urut 2 di bank BRI. Paslon nomor urut 1 (Kembang-Sugiasa) membuka rekening berupa tabungan sebesar Rp 500 ribu, sedangkan paslon nomor urut 2 berupa giro sebesar Rp 50 juta.

Baca juga :  Jembrana Gelontorkan Rp 7 Miliar Lebih untuk Ini

Di masa pertengahantahapan kampanye nanti, paslon juga berkewajiban menyetorkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Selain itu juga berkewajiban menyetorkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) setelah kampanye berakhir.

Setelah semua laporan dana kampanye dilaporkan, sambungnya, pihak KPU kemudian menunjuk tim auditor dari swasta yang tentunya independen untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap penggunaan dana kampanye oleh masing-masing paslon.

Baca juga :  Ini Penyebab Tak Ada Calon Perseorangan yang Mendaftar

Hasil audit dari tim auditor ini nantinya juga akan diunggah ke laman resmi KPU. Di sana masyarakat bisa tahu dengan jelas rincian dana kampanye itu untuk apa saja. (120)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini