Langgar Kode Etik, Bawaslu Limpahkan Dua ASN Badung ke Komisi ASN

0
7
Langgar Kode Etik, Bawaslu Limpahkan Dua ASN Badung ke Komisi ASN
KLARIFIKASI - Bawaslu Badung saat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap ASN yang diduga ikut dalam politik praktis, beberapa waktu lalu.

Mangupura, DenPost

Keterlibatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Badung dalam pendaftaran paslon Bupati/Wakil Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa (Giriasa) berbuntut panjang. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badung telah mengeluarkan rekomendasi yang intinya kedua ASN yang masuk jajaran pejabat Badung tersebut melanggar kode etik. Bawaslu pun telah melayangkan surat ke Komisi ASN di Pusat untuk memberikan sanksi kepada kedua abdi negara tersebut.

Selain dua ASN, sebelumnya Bawaslu Badung juga memeriksa salah satu THL (tenaga harian lepas) di lingkungan Pemkab Badung lantaran juga ikut berpolitik praktis. “Sudah diproses oleh Bawaslu. Dan, untuk dua ASN itu sudah kita teruskan ke Komisi ASN dan lagi berproses di Pusat,” ungkap Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma, saat dihubungi, Kamis (1/10/2020).

Baca juga :  Memeratakan Ekonomi, Kedonganan Libatkan 150 Warung Eceran

Lantas apa saja pelanggarannya? Ditanya begitu, pria asal Munggu, Mengwi ini menjelaskan, dari pemeriksaan dan kajian hukum dari Bawaslu, ada dua ASN dan 1 THL sudah dilakukan penanganan. Hanya saja karena saat kejadian sesuai dengan tahapan KPU belum ada paslon, sehingga dari kajian Bawaslu masuk ranah kodek etik sebagai penyelenggara  negara, yaitu ranahnya sebagai. Kedua, lanjutnya, dari hasil kajian, selaku pelayan publik kedua ASN harus netral artinya tidak terlibat politik praktis dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 terkait dengan ASN. “Ada PP juga mengatur turunan dari UU tersebut. Dari kajian Bawaslu, setelah dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan, Bawaslu memutuskan membuat rekomendasi untuk diteruskan ke Komisi ASN. Cuma karena itu masih tahapan pencalonan belum ada Paslon maka dari hasil kajian hukum kita di Bawaslu keduanya masuk pelanggaran kode etik. Seandainya saja saat tahapan kampanye, beda dia perlakuannya. Ada pasal-pasal yang dilanggar,” katanya.

Baca juga :  Pemuda Asal Unggasan Ditangkap Karena Ini

Selain diadukan ke Komisi ASN, hasil rekomendasi pelanggaran dua ASN Badung ini juga ditembuskan ke Bupati Badung lewat Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung.

Terkait ancaman sanksi bagi dua ASN ini, Alit Astasoma mengaku belum berani memastikan. Pasalnya kewenangan ada di Komisi ASN. “Sekarang kita menunggu keputusan Komisi ASN. Di situ (Komisi ASN, red) pasti berproses juga,” terangnya.

Baca juga :  Desa Adat Kerobokan Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Area Melasti

Disinggung pengaruh kasus ini ke paslon, pria berkaca mata ini menyebut, sementara memang tidak ada pengaruh dengan paslon Giriasa. Namun, lanjutnya, kalau banyak ASN berperilaku seperti itu, menurut dia, akan menjatuhkan citra paslon. “Masyarakat akan mempertanyakan netralitas ASN di Badung,” pungkasnya. (115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini