Togar Situmorang Soal UU Ciptaker, Jangan Terpengaruh Hoaks

0
5
Togar Situmorang Soal UU Ciptaker, Jangan Terpengaruh Hoaks
JELASKAN UU CIPTAKER - Pengamat kebijakan publik dan advokat Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M.AP., CLA, menjelaskan soal UU Ciptaker yang tengah di masyarakat. (DenPost/ist)

MASYARAKAT mesti membaca secara utuh Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) agar tidak terpengaruh berita bohong atak hoaks di media sosial (medsos). Kalaupun menyebar berita hoaks pasti sengaja dibuat oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pengamat kebijakan publik dana dvokat Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M.AP., CLA, mengatakan hal itu, Minggu (11/10), terkait menghangatnya UU Ciptaker di masyarakat.

Dia mengimbau masyarakat supaya menyaring dan melakukan cek silang terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Dengan demikian, informasi yang masuk ke pikiran kita tidak mudah terhasut dengan informasi bohong.

Togar Situmorang mencermati bahwa fenomena hoaks ini masih banyak sekali terjadi di masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus cerdas dan selektif dalam menerima informasi dari media. ‘’Itu penting dilakukan sebab banyak sekali oknum tak bertanggung jawab yang punya kepentingan tertentu dengan memanfaatkan media untuk menyebar berita bohong sehingga mengakibatkan banyak persepsi miring di pikiran masyarakat serta membuat kegaduhan,” beber Dewan Penasihat Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

Menurut Togar Sotumorang, akibat pemberitaan bohong tentu membuat kegaduhan yang begitu luas di masyarakat Indonesia. Perlu diketahui, jika UU Ciptaker banyak yang tidak setuju, maka masih ada langkah hukum yaitu bisa judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan presiden bisa mengeluarkan perpu. ‘’Terkadang menarasikan sesuatu itu seolah-olah UU Ciptaker adalah kiamat bagi para pekerja. Sedangkan mereka yang gemar gaduh berharap agar orang-orang yang tidak paham tentang UU Ciptaker simpati sehingga dalam berpolitik mereka tidak menyampaikan kebenaran, namun hanya mencari kemenangan dengan cara tipu-tipu,’’ tegasnya.

Sedangkan penolakan organisasi buruh terhadap Omnibus Law, tambah Togar Situmorang, sejatinya tidak mewakili buruh. Sama seperti anggota DPR yang sejatinya jarang sekali mewakili rakyat. Memang ada sebagian anggota DPR yang cukup berkualitas, tapi mereka menjadi minoritas. Begitu juga dengan organisasi buruh yang kebanyakannya bukan buruh.’’Jangan mau dibodoh-bodohi dan diprovokasi para mafia yang mengatasanamakan rakyat dan negara,’’ tegasnya.

Baca juga :  Di Denpasar, 10 Pasien Sembuh dan Terpapar 5 Orang

Togar Situmorang juga menyebut peran aparat penegak hukum sangat bpenting untuk mengungkap dan membongkar penyebar hoaks, serta membuka motifnya. Bila demo masa tersebut didiamkan, maka membuat tambah lonjakan covid-19. ‘’Jangan buat gaduh lagi. Kita terlalu capek dengan pandemi covid-19 ini, dan sangat banyak yang dirugikan. Jangan ditambah parah dengan melakukan aksi-aksi demo yang berkerumun,” tandasnya.

Dengan kejadian ini, dia mengajak masyarakat agar bijak mencermati suatu produk politik, dan tidak perlu demo anarkis. Lebih baik gunakan saluran konstitusi yang ada, baik MK atau perpu oleh pemerintah. ‘’Omnisbus Law harus kita terima dengan pikiran yang sehat, cerdas, dan bertanggungjawab, juga paham akan bahasa hukum. Kita bangga pada Joko Widodo saat periode keduanya ternyata benar-benar membenahi hukum. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan kita lawan para penyebar berita hoaks,’’ tandas Togar Situmorang.

Terkait Omnibus Law, tegasnya, belakangan ini beredar 12 poin yang dianggap menyengsarakan rakyat. Namun semuanya bohong belaka. Begini penjelasannya poin hoaks itu. Uang pesangon tetap ada yang tertuang dalam Bab IV: ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003. Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Hal ini dibahas dalam Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Sesuai Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003: Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. Hak cuti tetap ada tang tertuang dalam Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti.  (Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. (Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap ada.

Baca juga :  Diduga Terpapar dari Suami, Ibu Hamil di Denpasar Positif Covid-19

Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Pada Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Status karyawan tetap masih ada. Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 90 tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan sosial tetap ada Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004: Jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; e. jaminan kematian; f. jaminan kehilangan pekerjaan.

Baca juga :  Ketua K3S Denpasar Terima Sumbangan 4.726 Masker dari Koperasi

Status karyawan tetap seperti biasa Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, justru harus memenuhi syarat dan peraturan. Tidak bisa seenaknya lagi seperti sekarang. Dalam Bab IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Tidak ada larangan dan tidak ada dalam pembahasan Omnibus law. Tidak ada dalam pembahasan Omnibus Law. Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah. (yad)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini