Mantapkan Layanan Transportasi Umum, DPRD Bali Lakukan Ini

0
3
Mantapkan Layanan Transportasi Umum, DPRD Bali Lakukan Ini
TRANSPORTASI PUBLIK - Di tengah pandemi, masyarakat yang menggunakan transportasi publik wajib menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk bus.

Kereneng, DenPost

Memantapkan jalannya layanan transportasi publik menjadi upaya yang konsisten dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Pemetaan terhadap kesiapan infrastuktur dan regulasi juga terus disempurnakan oleh DPRD Provinsi Bali sebagai perancang aturan.

Itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, AA. Ngurah Adhi Ardhana, ketika meninjau layanan transportasi Teman Bus, pada Selasa (13/10/2020) dengan menyusuri jalur GOR Ngurah Rai hingga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Baca juga :  Pilkada Serentak 2020, KPU akan Terapkan E-Rekap

“Transportasi menjadi indeks daerah yang maju. Program Kementerian ini semoga bisa memberi nilai dalam bertansportasi publik. Memang kita harus siapkan infrastuktur dan regulasi,” ujarnya, yang juga didampingi Ketua Organda Bali, Ketut Eddy Darma Putra.

Kesiapan lainnya, kata dia, marka dan rambu jalan juga mesti diperbanyak, demi kelancaran dan ketepatan layanan transportasi umum. Sebab menurutnya, ketepatan menjadi kunci layanan transportasi umum menjadi alternatif dari transportasi pribadi.

Baca juga :  Ogah Tanggapi Narasi Kontradiksi, KPU Pilih Kebut Sosialisasi

Mengenai kemungkinan penyediaan jalur khusus bagi bus, pakar pariwisata ini menilai hal itu sulit diterapkan. Solusinya, lanjut dia, adalah mengombinasikan jalur sepeda yang diterapkan Kota Denpasar sebagai jalur beroperasinya Teman Bus.

”Jadi begini, kendaraan publik itu bukan soal kecepatan, tapi ketepatan. Ketepatan muncul dari estimasi, estimasi muncul dari map (peta). Misalnya ada perbaikan jalan, sehingga durasinya harus dua jam, begitu misalnya. Kan tidak masalah,” tuturnya.

Baca juga :  Kadiskes Bali Bantah Ada Pekerja Migran Lolos Deteksi

Terkait masuknya teman bus ke Bandara, yang saat ini masih dikenakan biaya parkir, dia berharap biaya itu tidak dikenakan. Sebab menurutnya, meski sama-sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun memiliki entitas yang berbeda. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini