Pemasangan Baliho Langgar Kesepakatan, Wandira Nilai KPU Beri Ruang

0
3
Pemasangan Baliho Langgar Kesepakatan, Wandira Nilai KPU Beri Ruang
BALIHO - Sejumlah baliho paslon dipasang di sejumlah titik di Kota Denpasar. Selain baliho yang difasilitasi KPU, juga berdiri sejumlah baliho yang dipasang di ranah pribadi seperti rumah dan lahan kosong.

Sumerta Klod, DenPost

Pemasangan baliho paslon yang dituding liar oleh KPU Kota Denpasar ditanggapi Ketua Pemenangan Paslon Amerta, Wayan Mariyana Wandhira. Dihubungi pada Rabu (14/10/2020), dia menyebut pemasangan baliho di luar yang difasilitasi terjadi karena KPU memberi ruang untuk pemasangan itu.

“Ini datang dari kesepakatan dari KPU dan Tim Kampanye kedua paslon. Mestinya kalau KPU konsisten, tidak harus ada sebuah kebijakan, berdasarkan hasil rapat, mengabaikan aturan,” ujarnya.

Baca juga :  Pembagian Paket Konsumsi dan Sarana Kesehatan Diserbu Masyarakat

Tentang kesempatan yang memperbolehkan pemasangan baliho di ranah pribadi, dia juga sempat menanyakan dalam forum. Jawabannya, itu menjadi domain Bawaslu dan aparat keamanan.

Fakta lainnya, kata dia, dalam rapat itu, Ketua Pemenangan Paslon Jaya-Wibawa, bahwa itu sudah menjadi kesepakatan yang dibuat KPU bersama tim pemenangan paslon. “Jadi, yang tidak konsisten siapa sebenarnya? Kalau itu berlaku untuk semua, kami pasti siap,” seru politisi asal Sanur ini.

Baca juga :  Mantan kepala BPN Denpasar-Badung Meninggal Dunia, Tembak Diri di Toilet

Dimintai tanggapan, Ketua Pemenangan Jaya-Wibawa, Ketut Suteja Kumara, tidak merespons saat dihubungi melalui telepon. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Denpasar, Wayan Arsa Jaya menyebutkan pihaknya memfasilitasi sebanyak lima baliho untuk masing-masing paslon.

Namun fakta di lapangan jumlahnya mencapai puluhan, tersebar di rumah warga hingga lahan kosong. KPU juga telah memberi kompensasi alat peraga sebanyak 200 persen kepada masing-masing Paslon, yang diwujudkan berupa billboard di tiga titik dan videotron di dua titik.

Baca juga :  Denpasar Tambah 12 Covid-19, Lima Kasus dari Cari Suket Swab Test

“Mereka sepakat tidak mengadakan (baliho untuk kampanye), sehingga APK yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan kesepakatan, baliho liar,” ujarnya, Rabu (14/10/2020) lalu. Dia menilai kondisi itu kini masuk dalam ranah penegakan Peraturan Daerah, yang menjadi kewenangan Satpol PP. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini