Pemerintah Pusat Setujui Hibah Pariwisata untuk Bali Senilai Rp1,183 Triliun

0
7

Denpasar, DenPost

Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui usulan hibah pariwisata yang terdampak covid-19 untuk kabupaten/kota se-Bali. Hibah ini dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor:S-244/MK.7/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 perihal: Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

Dalam siaran pers yang ditantatangani Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (15/10/2020), daerah yang mendapat hibah merupakan daerah tujuan pariwisata yang mengalami dampak gangguan keuangan dan penurunan pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak hotel dan restoran (PHR), serta berdampak pada pelaku usaha pariwisata akibat pandemi covid-19.

Dalam Surat Menteri Keuangan itu, total sebanyak 101 daerah kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk sembilan kabupaten/kota se-Bali memperoleh bantuan hibah. Total hibah pariwisata senilai Rp3,3 triliun, dan sembilan kabupaten/kota se-Bali memperoleh Rp1,183 triliun atau sekitar 36,4%. Hibah pariwisata ini dialokasikan untuk  pelaku usaha pariwisata senilai 70% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30%. Ada pun rincian hibah pariwisata kabupaten/kota yang diterima tercantum dalam tabel berikut:

Baca juga :  Seorang Dokter di RSUP Sanglah Terpapar, Denpasar Tambah Kasus Baru  

Bantuan hibah ini merupakan usulan dalam bentuk proposal ‘’We Love Bali Movement’’ yang disusun para pelaku usaha pariwisata atas arahan Gubernur Bali, yang juga diserahkan langsung oleh Gubernur Bali bersama para pelaku usaha pariwisata ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kantor Kementerian di Jakarta, pada 9 Maret 2020.

Gubernur Koster bersama para pelaku usaha pariwisata secara intensif melakukan pembahasan dalam menyikapi covid-19. Pandemi ini berdampak sangat luas dan serius terhadap para pelaku usaha pariwisata sehingga mengakibatkan terjadia pemutusan hubungan kerja (PHK) dan begitu banyak pekerja pariwisata yang harus dirumahkan. Selain itu berdampak langsung terhadap penurunan pajak hotel dan restoran (PHR) yang berakibat pada penurunan secara drastis pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota se-Bali akibat lumpuhnya pariwisata. Pemkab/pemko se-Bali harus melakukan rasionalisasi anggaran program dalam APBD Tahun 2020.

Baca juga :  Cegah Miskomunikasi, KPU dan Bawaslu Samakan Persepsi

Pandemi covid-19 juga secara langsung berdampak pada perekonomian Bali. Pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Bali mengalami penurunan (kontraksi) sebesar -1,14% dan pada triwulan II turun lebih dalam menjadi -10,98%. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya nyata guna membantu langkah awal pemulihan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari pariwisata.

Dalam menyikapi situasi ini, Gubernur Bali Wayan Koster terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar Bali betul-betul mendapat perhatian secara serius dari pemerintah pusat.

Baca juga :  Maling Dihajar Pemilik Rumah Hingga Bonyok

Sedangkan bBantuan hibah pariwisata dari pemerintah pusat sebesar Rp1,183 triliun ini  sangat besar manfaatnya bagi Bali. Karena itu, Gubernur Koster bersama pelaku usaha pariwisata mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya yang sangat berpihak pada Bali melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Keuangan.

Tujuan utama hibah pariwisata ini yakni membantu pemda serta industri hotel dan restoran yang saat ini mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD akibat pandemi covid-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020. Proses realisasi, tata cara pemanfaatan, dan pertanggungjawaban penggunaan hibah pariwisata, dilaksanakan oleh kepala daerah melalui Kementerian Keuangan.

Surat penetapan pemberian hibah menjadi dasar pemprov/pemkab/pemkot dalam mengalokasikan dana pada APBD untuk kegiatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata. (wira)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini