Lagi, Warga Sumberklampok Usir Petugas Ambil Foto Lahan Lewat “Drone”

0
14
Picsart 10 16 06.26.54
USIR PETUGAS - Warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng saat melakukan pengusiran terhadap beberapa orang petugas yang akan mengambil foto udara melalui drone lahan mereka, Jumat (16/10/2020).

Singaraja, DenPost

Warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng kembali melakukan pengusiran terhadap beberapa orang petugas yang akan mengambil foto udara melalui drone lahan mereka pada, Jumat (16/10/2020). Sebelumnya, warga Sumberklampok juga melakukan hal yang sama dengan mengusir petugas dari PT. PP (Persero) Tbk yang akan melaksanakan foto udara lahan warga.

Beberapa orang petugas yang datang melakukan foto udara bukan menggunakan mobil dinas melainkan membawa mobil sedan. Petugas tersebut akan melakukan foto udara di perbatasan Banjar Dinas Sumberklampok dengan Banjar Dinas Sumber Batok. “Setelah kami jajaki bersama pak Perbekel Desa Sumberklampok menanyakan mereka dari dinas mana dan soal izin foto udara lahan tak bisa menunjukkan bukti surat tugas mereka. Terpaksa kami usir,” ucap Ketua Tim 9 Penyelesaian Tanah di Desa Sumberklampok, Putu Artana.

Baca juga :  Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, Kini Dilindungi Pergub Bali

Bahkan petugas tersebut mengaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun saat meminta surat tugas mereka, malah tak bisa memperlihatkan. Selain itu, surat pemberitahuan izin ke desa, camat dan polisi juga tak ada. “Kami, warga dan perbekel desa langsung menyuruh balik kandang. Tidak boleh menerbangkan drone di lahan kami. Apapun bentuk dan alasan termasuk soal pengukuran lahan Bandara Bali utara dengan foto udara,” tegas Putu Artana.

Baca juga :  Satpol PP Beri Toleransi, Pendemo Diminta Berempati

Sementara itu, adanya pengusiran sejumlah orang yang mengambil foto udara tanpa surat izin resmi tersebut dibenarkan juga Perbekel Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa.
“Ya, pengambilan foto udara di lahan warga terjadi sejak menyeruaknya isu rencana pembangunan Bandara Bali utara di Desa Sumberklampok,” ungkapnya.

Sawitra menyebut rencana pembangunan Bandara Bali utara yang awal lokasi berada di Kubutambahan. Kemudian dipindahkan ke wilayah barat Desa Sumberklampok sama sekali tak pernah ada sosialisasi dari pemerintah kepada warga. Bahkan membuat kondisi warga desa tidak nyaman, resah dan membuat kesal masyarakat. Pasalnya, warga yang sebenarnya sedang berjuang atas lahan eks HGU PT. Margarana seluas sekitar 600 hektar tersebut menjadi hak milik yang sudah dikelola puluhan tahun lamanya dan turun-temurun, malah disuguhkan soal rencana pembangunan bandara.

Baca juga :  Turis Tiongkok Turun 13 Persen

“Harapan kami di Pemerintah Desa Sumberklampok dan selaku perwakilan warga desa, jangan mencampur adukkan rencana pembangunan bandara dengan kasus tanah tersebut. Kasus penyelesaian lahan semestinya diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan pusat,” tuturnya. (118)

 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini