KPK Minta Bali Tuntaskan Sertifikasi Aset

0
6
Picsart 10 20 04.12.32
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra

Sumerta Klod, DenPost

Sejumlah aset Pemerintah Provinsi Bali belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah yakni sertifikat. Fakta itu terungkap dalam rapat koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali, (20/10/2020) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar Timur.

“Apabila ada kendala seperti luasan, nanti kita undang Kejaksaan dan Kepolisan dan bisa diukur agar sah,” ujar Sugeng Basuki, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah IX KPK yang mewilayahi Bali, NTT dan NTB. Rapat juga dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Baca juga :  Target Menang, PDIP Siap Lakukan Ini di Pilkada Denpasar

“Intinya, KPK minta ada percepatan (sertifikasi). Kenapa? Karena KPK melihat masih banyak aset Pemerintah Provinsi Bali yang belum bersertifikat,” ungkap Dewa Indra di sela rapat. Percepatan, kata dia, di lain sisi juga menimbang anggaran dan kemampuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendata aset.

“Meski kita punya uang banyak, tapi kalau BPN terlalu banyak melakukan penyertifikatan, maka mereka juga kewalahan,” sambung Dewa Indra. Pada rapat, dia telah menyampaikan data aset berupa lahan Pemprov Bali yang belum disertifikat. Melalui data tersebut, KPK berharap sertifikasi dapat dilakukan lebih cepat.

Baca juga :  Keluarga Dokter Positif Covid-19, Jalan Meduri Diawasi Ketat

KPK, sebut Sekda, berharap agar sertifikasi dituntaskan hingga akhir tahun 2020. Untuk itu pihaknya segera menindaklanjuti dengan menambah anggaran untuk sertifikasi di anggaran perubahan tahun 2020 sekitar Rp 1 Miliar lebih. Sekda menyebutkan, saat ini lahan yang dikelola paling banyak oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Pertama, jalan. Itu kan melalui pengadaan lahan. KPK minta jalan itu juga hadir disertifikatkan. Kedua, seperti bendungan. Biasanya, bendungannya jadi, lahannya tidak disertifikatkan. Itu jumlahnya 315 bidang, dari 4.000 lebih bidang. Sekarang yang kami kebut adalah PU,” ungkap Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Bali ini.

Baca juga :  Membandel, Pedagang di Jl. Kartini Dibubarkan Satpol PP

Mengenai lahan Pemprov yang telah bersertifikat, dia menyebut, secara fisik ditandai dengan plang nama dengan kalomat “lahan ini milik Pemprov Bali”. Terhadap lahan Pemprov yang diberdayakan masyarakat secara tidak sah, dia menyebut pihaknya terus memantau. Saat ini, fenomena itu menurutnya sangat minim.
“Jumlahnya sudah sangat minimal sekali, karena tim aset kami, BPKAD dan Satpol PP terus melakukan pencarian, setiap ada ditemukan pemanfaatan aset secara tidak sah diberikan teguran, sekaligus diberikan peluang untuk menyewa,” pungkasnya. (106)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini