Lumintang, DenPost
Komitmen mewujudkan Pilwali Kota Denpasar yang ramah lingkungan terus didengungkan KPU dan Bawaslu Kota Denpasar. Hal itu diwujudkan dengan membatasi produksi baliho sebagai alat peraga kampanye (APK) oleh pasangan calon. Sebab KPU telah memfasilitasi APK dengan porsi yang imbang.
Walikota Denpasar, IB. Rai Dharma Wijaya Mantra, menilai, mewujudkan Denpasar sebagai kota yang clean and green atau bersih dan hijau, harus menjadi kesadaran bersama, termasuk para paslon. “Clean and green itu tidak harus itu (membatasi baliho), termasuk buang sampah, dan segala macam,” ujarnya.
Itu dia katakan saat ditemui pada Rabu (21/10/2020) di Gedung Dharma Negara Alaya, usai menghadiri penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109. “Artinya, kita sama-sama menyadari, itu yang paling baik,” sambungnya. Dia berharap Pilwali berjalan baik, lancar dan tenang.
Dalam mewujudkan kampanye yang ramah lingkungan, KPU, Bawaslu dan kedua Paslon telah sepakat agar baliho di luar kesepakatan dapat diturunkan oleh Satpol PP. Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Artana telah mengirim surat rekomendasi baliho yang melanggar kepada Satpol PP Kota Denpasar.
Namun hingga Rabu kemarin, sejumlah baliho paslon yang bukan difasilitasi KPU masih berdiri, bahkan bertambah. Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, menyebutkan, pihak yang dapat menetapkan bahwa sebuah baliho melanggar adalah penyelenggara, KPU dan Bawaslu.
Dia tidak mau gegabah dalam menyikapi kondisi ini. Menurutnya, semestinya KPU dan Bawaslu memanggil pimpinan parpol, agar mereka yang menginstruksikan masyarakat sukarela menurunkan baliho secara mandiri. Khususnya baliho yang berada di ranah pribadi seperti rumah dan lahan kosong. (106)
