Di Luar Fasilitasi KPU, Puluhan APK Cawalikota Diturunkan

0
7
Picsart 10 29 07.49.02
APK DITURUNKAN - Satpol PP Kota Denpasar, bersama KPU dan Bawaslu saat menurunkan APK paslon Walikota Denpasar di luar fasilitasi KPU, Selasa (27/10/2020).

Sumerta, DenPost

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Denpasar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Baswalu) Kota Denpasar, menurunkan puluhan alatan peraga kampanye (APK) Cawalikota-Cawa walikota di wilayah Denpasar Timur.

Kasatpol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, Kamis (29/10/2020), mengatakan penuruan APK kedua pasangan Cawali Kota berdasarkan surat No.353/PL.02.4/5171/KPU-Kot/X/2020 tentang alat peraga kampanye dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2020. Satpol PP hanya membantu penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang menjadi ujung tombak dalam menurunkan APK yang melanggar. ”Kita hanya membantu menurunkan APK sesuai kesepakatan dan petunjuk KPU dan Bawaslu,’’ kata Anom Sayoga.

Baca juga :  Positif Covid-19 Melandai, Tes Swab hanya bagi Kontak Erat Bergejala

Anom Sayoga mengaku, penurunan puluhan APK yang diturunkan tersebut di pertigaan Jl. Hayam Wuruk-Jl. Kecubung, bundaran Renon, Jl. Badak Sari, Jl. Drupadi, Jl. Dewi Madri, Jl. Raya Pututan Renon dan Jl. Merdeka. Paling banyak APK yang diturunkan adalah Cawalikota No. 1 sebanyak 16 buah dan Cawalikota No. 2 hanya 6 buah baliho. APK kedua paslon Walikota Denpasar yang diturunkan sekarang dititipkan di Kantor Satpol PP.

Baca juga :  Tangani Gejolak Penolakan Hare Krishna, PHDI Kedepankan Dialog

Mengingat, KPU dan Bawaslu tidak memiliki gudang untuk menyimpan APK tersebut. ”Kita sudah berusaha melakukan pendekatan kepada kedua relawan paslon Walikota Denpasar alangkah baiknya menurunkan sendiri APK atau diambil yang dititip di Kantor Satpol PP,’’ ujar Anom Sayoga.

Dia menyatakan, kalau ada baliho dan spanduk di luar APK Cawalikota Denpasar, Satpol PP punya ranah penertiban. Karena baliho dan spanduk tanpa izin tersebut melanggar Perda No.1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perwali Denpasar. Penurunan APK Cawalikota bukan kewanangan Satpol PP, melainkan tanggung jawab penyelenggaran pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. ”Kami sifatnya hanya membantu karena KPU dan Bawaslu keterbatasan posonil untuk menurunkan APK, sehingga minta bantuan ke Satpol PP,’’ jelasnya.

Baca juga :  Satu Lagi, Pasien Positif Covid-19 di Denpasar Meninggal

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) I Made Sukarata, mengungkapkan sesuai isi surat kesepakatan pada poin tiga menyebutkan wajib hukumnya untuk menertibkan semua APK Cawalikota di luar yang difasilitasi KPU. ”Ini menjadi dasar kita turun bersama tim menertibkan APK,’’ ucap Sukarata. (103)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini