Terkait Vaksin Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Informasi Jelas

0
6
Terkait Vaksin Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Informasi Jelas
VIRTUAL - Ketua Komunikasi Publik KPCPEN, Niken Widiastuti saat menjadi pembicara dalam sosialisasi "Vaksin untuk Negeri" secara virtual.

Denpasar, DENPOST.id

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (31/10/2020) menggelar sosialisasi “Vaksin untuk Negeri” secara virtual. Sosialisasi menghadirkan tiga pembicara yakni Ketua Komunikasi Publik KPCPEN, Niken Widiastuti; Prof. DR. Sri Rezeki S Hadinegoro selaku Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization dan Latief Siregar seorang penyintas covid-19 sekaligus jurnalis senior.

Terkait vaksin covid-19 ini, Latief Siregar meminta pemerintah memberikan informasi jelas atau terang benderang kepada jurnalis sehingga bisa memberikan informasi yang benar ke masyarakat. Ia mengaku keberadaan vaksin ini memberikan harapan bagi pemutusan penyebaran covid-19.

Sebagai seorang yang penyintas, Latief juga mengatakan pentingnya displin menerapkan protokol kesehatan. “Sebagai penyintas covid-19, optimismenya adalah vaksin dapat menangkal penyakit ini, tapi dengan tidak meninggalkan kebiasaan pada prokes 3M,” katanya.

Baca juga :  Tunjangan ASN Pemprov Melonjak

Sementara itu, Niken Widiastuti mengatakan, perlu kerjasama dan sinergi dari semua unsur agar vaksinasi ini bisa berlangsung sukses. Ia berpendapat, jurnalis dan media sangat berperan dalam menyebarkan informasi mengenai vaksinasi covid-19. “Sebagai ujung tombak media, jurnalis berperan siginifikan untuk menyampaikan informasi soal vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

KPCPEN melihat masih banyak hoaks yang bertebaran soal vaksinasi, misalnya soal efektivitas dan keamanan vaksin covid-19. Hal ini dikatakannya memicu keengganan masyarakat untuk mendapatkan vaksin ketika sudah ada.

Baca juga :  Hindari Kerumunan, Pedagang Bermobil Diminta Berjualan di Pasar

“Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan atau tidak percaya vaksinasi. Ini hambatan terbesar untuk melaksanakan dan melindungi masyarakat dari penyakit berbahaya yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin,” kata Niken.

Dari sisi efektivitas imunisasi, Prof. Sri Rezeki memaparkan, lewat imunisasi, rantai penularan penyakit bisa diputus. Syaratnya, cakupan masyarakat yang divaksinasi mencapai 80 persen dari populasi. “Untuk memutus penyebaran covid-19 ini, paling tidak sekitar 60-70 persen dari komunitas harus diimunisasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, penyebaran covid-19 bisa dilakukan dengan dua cara, yakni imunisasi dan disiplin protokol kesehatan (prokes). Namun, ia menilai di Indonesia perlu menggunakan vaksin karena kedisiplinan masyarakatnya relatif rendah.

Baca juga :  Polisi Curigai Orang Dekat Pembunuh Bos Toko Bangunan

Jika tidak ada vaksin, katanya, kekebalan komunitas akan terbangun tapi memerlukan waktu yang lama. “Harus diperhitungkan pula masyarakat yang terjangkit memiliki komorbid dan banyaknya korban jiwa sebelum kekebalan komunitas itu terbentuk,” imbuhnya.

Dia juga menekankan, jika pun sudah ada vaksin, masyarakat tetap diharuskan menjalani prokes 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dengan disiplin. Sebab, vaksin bukan obat untuk penyakit ini melainkan upaya menurunkan kesakitan dan kematian akibat virus ini. (111)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini