Ketua KPU Karangasem Diberhentikan

0
17
Picsart 11 04 07.25.27
Ketua KPU Karangasem, Gede Krisna Adi Widana.

Amlapura, DENPOST.id

Kasus rangkap jabatan yang ditujukan pada Ketua KPU Karangasem, Gede Krisna Adi Widana berujung pahit. Dalam sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (4/11/2020), Krisna harus rela melepas jabatan “prestis” ini, karena diberhentikan.

Dihimpun dari informasi di lapangan, Dalam Putusan Nomor 93-PKE-DKPP-IX/2020 DKPP RI mengeluarkan 5 (lima) keputusan. Pertama perihal pengabulan pengaduan pengadu, dalam hal ini Bawaslu Karangasem. Kedua, mengajukan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan Krisna dari Ketua KPU terhitung sejak putusan ini dikeluarkan.

Baca juga :  5.000 Lebih DPS "Gugur" di Pleno DPT KPU Karangasem

Tak hanya itu, poin ketiga juga menyatakan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara Krisna sebagai anggota KPU sampai dengan diputuskan surat pemberhentian sebagi prajuru MDA dan surat keterangan pengembalian honorarium prajuru MDA masa bakti 2019-2020 terhitung 30 hari sejak putusan dibacakan. Poin 4 dan 5 juga menyatakan DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut, paling lambat tujuh hari sejak dibacakan dan memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM KPU, Deasy Natalia membenarkan hal tersebut. Namun, pihaknya menyatakan putusan tersebut baru putusan lisan DKPP. “Untuk mengganti posisi ketua kami lakukan lewat pleno. Hanya saja belum tahu kapan. Kami juga masih menunggu arahan KPU RI,” jelasnya.

Baca juga :  Dua WNI Terjangkit Corona, Suarjaya Tegaskan Bali Aman

Pihaknya menekankan agar masyarakat tak perlu khawatir, sebab hal ini tak berpengaruh pada tahapan.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem, Gede Krisna Adi Widana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (27/8/2020). Tindakan ini dilakukan, sebab Krisna Adi melanggar 2 Pasal pelanggaran kode etik KPU, tentang memegang jabatan lain selain Ketua KPU.

Ketua Bawaslu Karangasem, Putu Gede Suastrawan sebelumnya menuturkan dugaan pelanggaran kode etik terungkap berawal dari beredarnya surat undangan Majelis Desa Adat ( MDA) Karangasem, beberapa waktu lalu yang mengajak Majelis Alit Kecamatan Bebandem, Abang dan Kubu mengajak serta kelian adat dan kelian seka teruna untuk beraudiensi dengan Gubernur Bali. Dalam undangan tersebut, terdapat tanda tangan Krisna Adi yang telah berstatus Ketua KPU Karangasem, sebagai penyarikan madya (Sekretaris MDA-red). (yun)

Baca juga :  Begini Kondisi Tiga Ruang Belajar SDN 2 Pertima

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini