Ini Alasan Lihadnyana Konsultasi ke Kemenparekraf

0
5
Ini Alasan Lihadnyana Konsultasi ke Kemenparekraf
JUMPA MEDIA - Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, didampingi Sekda Adi Arnawa; Kabag Humas Made Suardita dan Kabid Industri Pariwisata Ngakan Putu Tri Ariawan saat jumpa media, di Press Room Bagian Humas, Jumat (6/11/2020).

Mangupura, DenPost

Kedatangan Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana beserta jajaran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Rabu (4/11/2020), memang membawa misi khusus. Menurut Lihadnyana, ini merupakan bentuk perjuangan Pemkab Badung untuk pelaku usaha hotel dan restoran. “Kehadiran kami ke Kemenparekraf adalah dalam upaya menyampaikan aspirasi dari teman-teman pelaku usaha hotel dan restoran agar diberikan sedikit kelonggaran dalam pemberian dana hibah stimulus pariwisata sehingga dana hibah ini dapat terserap dengan maksimal. Dengan begitu upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Badung dapat terlaksana dan ekonomi masyarakat pun bisa kembali bangkit,” ungkap Lihadnyana, Jumat (6/11/2020).

Lebih lanjut dikatakan, syarat penerimaan dana hibah tersebut perlu diperjuangkan dan diselaraskan mengingat dalam petunjuk teknis pemberian dana hibah stimulus ini disebutkan harus ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Selain itu, pengusaha juga harus beroperasi serta harus membayar pajak tahun 2019. Melihat kriteria tersebut, khusus TDUP yang terbit tahun 2016 sudah ada kebijakan berupa TDUP berlaku seumur hidup, tetapi dalam petunjuk pelaksanaan disebutkan TDUP yang masih berlaku. “Bagaimana TDUP tahun 2015 dan sebelumnya, ini yang kita dorong dan komunikasikan dengan Bapak Menteri agar hotel dan restoran yang memiliki TDUP baik tahun 2016 maupun yang sebelum tahun 2016 memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dana hibah stimulus ini,” katanya.

Baca juga :  Ribuan Pegawai RSD Mangusada Jalani Rapid Test

Terkait dengan syarat yang menyebutkan masih beroperasi, juga dikomunikasikan dengan Kemenparekraf di mana mempertimbangkan pada pandemi Covid-19, ada Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menutup kawasan wisata sehingga ada usaha hotel dan restoran mengajukan permohonan tutup sementara.

Disinggung adanya usaha di luar hotel dan restoran yang juga berkontribusi terhadap pariwisata di Badung akan tetapi belum tersentuh dana hibah, Lihadnyana mengatakan hal itu juga sudah disampaikan kepada Menparekraf. “Karena ini merupakan kebijakan pusat maka Pemerintah Pusat sudah mempersiapkan formulanya, hanya saja kebijakan yang turun baru berlaku untuk pengusaha hotel dan restoran,” katanya. (a/115)

Baca juga :  Beri Bantuan Medis Kapten Kapal Berbendera Liberia, Basarnas Kerahkan Ini

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini