Sistem Pajak Daring Dikritisi Dewan, Sutama Sebut Ini

0
5
Sistem Pajak Daring Dikritisi Dewan, Sutama Sebut Ini
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung, I Made Sutama

Mangupura, DENPOST.id

Sejumlah fraksi di DPRD Badung saat sidang paripurna, Senin (9/11/2020) lalu mengkritisi sistem dalam jaringan (daring) yang diterapkan dalam pembayaran pajak di Kabupaten Badung. Sistem daring yang diberlakukan dinilai belum maksimal dalam menagih tunggakan pajak atau piutang pajak yang mestinya didapat pemerintah. Menyikapi pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Badung  terkait sistem pajak itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung, I Made Sutama,  yang dihubungi pada Rabu (11/11/2020) mengungkapkan, sistem pajak daring telah berjalan baik dalam rangka mewujudkan transparansi dan percepatan penyampaikan data  informasi perpajakan daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya usulan dewan, namun sistem ini (daring) sudah berjalan dengan baik. Bahkan, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui fasilitas perbankan secara online,” katanya.

Baca juga :  Masuk Rumah Warga, Pria Mabuk Diteriaki Maling

Menurutnya, implementasi sistem daring selama ini menjadi perhatian Gubernur Bali serta KPK, khususnya mengenai pemanfaatan alat  dan sistem monitoring. Karena itu, Gubernur Bali menerbitkan Pergub Bali No 2 Tahun 2019 tentang integrasi sistem dan data pajak hotel dan restoran kabupaten kota secara elektronik.

“KPK sudah memberikan masukan agar pengawasan pemanfaatan alat dan sistem monitoring menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” katanya.

Baca juga :  Jukung Nelayan Antre di Laut Kedonganan, Ini Penyebabnya

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan, wajib pajak akan merasa terus diawasi, sehingga akan menunaikan kewajibanya dengan baik. “Seperti dengan cara meminta struk tanda bukti transaksi kepada hotel dan restoran yang telah terpasang alat dan sistem monitoring, sehingga nantinya akan bermuara pada peningkatan PAD di Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Seperti diketahui, masih banyak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang menunggak pajak. Bahkan, hingga Oktober 2020 terdapat 1.311 Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajiban, yakni terdiri dari 779 WP yang bergerak di bidang perhotelan dan 532 WP yang bergerak di bidang restoran. (115)

Baca juga :  Desa Adat Kuta Gelar Tawur Agung Sederhana,  Melasti Dilakukan "Ngubeng"

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini