Penanganan Kasus Dugaan Penggelembungan Uang Sewa Lahan Adat Dituding “Saru Geremeng”

0
5
Penanganan Kasus Dugaan Penggelembungan Uang Sewa Lahan Adat Dituding
SEWA LAHAN - I Gusti Agung Suadnyana selaku pelapor yang mempertanyakan kasus dugaan pengelembungan uang sewa lahan milik Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Denpasar, DENPOST.id

Penanganan kasus dugaan penggelembungan uang sewa lahan milik Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, dituding saru geremeng alias tak jelas. Kasus yang bergulir sejak 2018 itu, telah menyeret salah satu tokoh desa berinisial I Nyoman PW menjadi tersangka.

Mulanya kasus itu ditangani Ditreskrimum Polda Bali. Dalam proses penyelidikannya, PW selaku tokoh di Desa Keramas telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. “Sampai saat ini tersangka masih berkeliaran dan bebas dari jeratan hukum. Mengapa tidak ada penahanan dan kenapa kasusnya menguap?”  tanya I Gusti Agung Suadnyana, selaku pelapor, saat memberikan keterangan pers di Warung 63 Jalan Veteran, Denpasar, Rabu (18/11/2020) lalu.

Baca juga :  Massa Bergerak, Aparat Siaga

Agung Suadnyana mengatakan, peristiwa bermula ketika tersangka diberi kuasa untuk menyewakan lahan milik banjar seluas 56 are. Saat itu tersangka masih menjabat sebagai Kelian Banjar Delod Peken. Saat rapat banjar, disepakati harga sewa lahan Rp 3 juta per tahun. Di sana tersangka lalu menyewakan lahan kepada warga asing selama 25 tahun. Belum habis kontrak, warga asing tersebut kembali memperpanjang sewa selama 28 tahun sehingga menjadi 53 tahun.

Menurut Agung Suadnyana, yang menjadi persoalan, tersangka diduga menaikkan harga sewa dari Rp 3 juta per tahun menjadi Rp 3,3 juta. Ini diketahui ketika ada dana pembayaran sewa lahan masuk ke rekening banjar. “Awalnya dana lebih tersebut dikatakan dana titipan. Kemudian prajuru mencoba menelusuri ke pengontrak dan di sana ditemukan akte di mana disebutkan bahwa kontrak tanah Rp 3,3 juta per tahun,” bebernya.

Baca juga :  Masuki Masa Pensiun, Rai Iswara Pamitan

Kasus  tersebut lantas dilaporkan ke Polda Bali. Sementara PW sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali sejak 11 Mei 2018 silam dan berkasnya pun telah dilimpahkan ke Kejati Bali. “Ini kan kasusnya sudah berlangsung sangat lama, kami sebagai warga minta keadilan dari aparat penegak hukum,” desaknya.

Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali,  A. Luga Herliano, ketika dimintai konfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sudah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke penyidik Polda Bali. “Dengan mengembalikan SPDP bukan berarti kasus ini dihentikan. Kalau penyidik masih mau melanjutkan perkara ini itu sah-sah saja. Nanti kan tinggal dikirim SPDP baru ke kejaksaan,” ucapnya.

Baca juga :  Jumlah Gepeng Turun Drastis, Setahun Dinsos Tertibkan 110 Orang

Ditanya mengapa pihak kejaksaan mengembalikan SPDP ke penyidik Polda Bali, Luga mengatakan karena masa atau tenggat waktu penyidik untuk memenuhi petunjuk Jaksa sudah habis. “Karena setelah 3 bulan usai diberi petunjuk oleh jaksa tidak ada kabar, jaksa mengirim surat ke penyidik yang isinya meminta perkembangan atas petunjuk yang sudah diberikan itu,” pungkasnya. (124)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini