Anggota DPR RI Minta Jangan Tangkap Penjual Arak

0
4
Picsart 11 19 07.16.05
Anggota DPR RI, Nyoman Parta.

Gianyar, DENPOST.id

Terkait penangkapan terhadap lima orang penjual arak di Gianyar hingga disidangkan dalam tindak pidana ringan (Tipiring) di PN Gianyar, mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Dapil Bali asal Gianyar, Nyoman Parta, Kamis (19/11/2020).

Parta yang membidangi UMKM minta Kapolda Bali untuk memerintahkan jajarannya tidak lagi menangkap rakyat yang menjual arak untuk bertahan hidup di masa Covid-19. Pria asal Sukawati ini mengapresiasi daya juang masyarakat disituasi sulit seperti ini. Mengingat, masyarakat sebagaian besar terjun di bidang pariwisata mengalami keterpurukan.

Baca juga :  Perahu Terbalik, Satu Korban Hilang

“Ini situasi sulit, mereka kehilangan pekerjaan dari sopir freelance, lalu bangkit dengan jualan arak. Saya malah salut daripada rakyat  berdiam diri lalu  stres,” kata politisi PDIP asal Guwang, Sukawati ini.

Sementara Hakim Wawan Edi Prasetyo yang memimpin sidang tipiring terhadap lima orang terdakwa penjual arak mengatakan dalam kasus perlunya adanya sinkronisasi dan harmonisasi Perda Kabupaten/Kota dengan Pergub Bali tersebut. Dikatakan, di dalam Pergub Bali Nomor 1 tahun 2020 itu kan diakui arak Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya, sesuai dengan visi Pemprov Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Baca juga :  Sidang Kasus BPR Suryajaya Ubud, Begini Keterangan Para Saksi

Untuk itu, diberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola minuman arak Bali. Dalam Pergub itu, gubernur melakukan pembinaan pengawasan melalui tim terpadu untuk berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota, pihak kepolisian dan Bea Cukai terhadap penyelenggaraan tata kelola minuman arak. “Saya harap tidak lagi ada penangkapan, semestinya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terlebih dulu. Penegak hukum  mharus bisa menjaga kepantasan dan keadilan,” ujarnya. (116)

Baca juga :  Kerumunan Insiden Bade Roboh, GTPP Covid-19 Gianyar Belum Terima Ini

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini