Ciptakan Pilkada Sehat, Bawaslu Badung Lakukan Ini

0
5
Picsart 11 21 10.37.48
RIUNG - Bawaslu Badung saat riung (gathering) dengan KPU Badung dan KPU Bali.

Kuta, DENPOST.id

Pembatasan pemasangan iklan di media menjadi perbincangan hangat dalam gathering (riung) yang digelar Bawaslu Badung di Hotel Aston, Kuta, Jumat (20/11/2020). Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari KPID, Bawaslu dan KPU Badung.

Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma, mengungkapkan, pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pasangan calon bupati dan wakil bupati baik di media sosial maupun media arus utama. Namun untuk media sosial yang nantinya diawasi adalah akun yang terdaftar di KPU. Karena, lanjutnya, Bawaslu bukan lembaga superpower yang bisa mengawasi semua akun media sosial.

Baca juga :  Berani Tak Kenakan Masker di Badung, Ini Sanksinya 

Pengawasan secara ketat ini, tegas dia, untuk menciptakan Pilkada yang sehat. “Untuk menciptakan Pilkada Badung yang sehat, pasangan calon harus mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung,” tegasnya.

Terkait pembatasan iklan di media, Alit menegaskan, sesuai aturan pemasangan iklan di media, kewenangannya ada di KPU. Di mana pemasangan iklan di media difasilitasi oleh KPU.

Terkait penayangan iklan, Divisi Hukum KPU Badung, Nur Sodiq, mengatakan, aturan penayangan iklan paslon tersebut sudah ditetapkan dalam aturan KPU Pusat. Pihaknya di KPU Badung hanya melaksanakan aturan tersebut. Di mana untuk penayangan iklan di media cetak, elektronik dan media sosial itu memiliki jangka waktu 14 hari sebelum mulai masa tenang.
Dia juga membeberkan, sesuai aturan untuk iklan di televisi, pasangan calon hanya bisa menayangkan iklan paling banyak 10 spot dan berdurasi 30 detik.
Sedangkan untuk radio sebanyak 10 spot dengan durasi 60 detik. Untuk media cetak yakni 1 halaman. Penayangannya dilakukan sebelum 14 hari memasuki masa tenang.
Sedangkan untuk di media online atau daring, lanjut dia, paslon hanya diperbolehkan memasang satu iklan banner di lima media per hari.

Baca juga :  Buntut Penolakan Krama Adat Tuka, Krematorium akan Ditutup Sementara

Sementara untuk melawan berita hoaks, Komisioner KPID, Wayan Sudiarsa, menyarankan agar membanjiri masyarakat dengan informasi yang benar melalui media arus utama. (113)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini