Pengusaha di Kuta Ngaku Minim Informasi Soal Dana Hibah Pariwisata

0
8
Picsart 11 22 11.16.30
TERDAMPAK COVID-19 - Kondisi Kuta yang sepi karena paling terdampak pandemi covid-19. Dana hibah menjadi harapan agar bisa menggeliat kembali.

Kuta, DENPOST.id

Informasi penyaluran dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat melalui Kabupaten Badung, rupanya belum tersampaikan secara jelas ke pengusaha. Bahkan ada pengusaha yang sama sekali tidak mendapatkan informasi dan juga ada yang hanya mendengar lewat pesan di grup WA. Terkait hal ini, Pemkab Badung dan PHRI diharapkan melakukan jemput bola agar dana tersebut tepat sasaran.

Harapan ini disampaikan salah pengusaha di Kuta, Jro Made Supatra Karang dan Made Rudika, Minggu (22/11/2020). Jro Made Supatra Karang memgaku sempat mendengar ada informasi tentang gelontoran dana hibah pariwisata senilai Rp 900 miliar lebih. Hal ini, tegas dia, harus disambut positif semua pihak di tengah situasi yang memprihatinkan.

Baca juga :  Sembahyang di Pura Prajapati Taman, Suiasa Mapunia Rp 15 Juta

“Pada umumnya penginapan dan usahanya golongan ekonomi menengah ke bawah paling terdampak. Golongan menengah ini minim SDM, minim modal, dan minim sentuhan informasi. Seperti saya ini, nyaris tidak tersentuh informasi terkait proses penyaluran dana ini. Badung, kan ada organisasi PHRI, ini juga tidak menyentuh anggotanya,” ujar pemilik Mimpi Bungalow ini.

Semestinya, lanjut Supatra Karang, PHRI gencar bergerak menginformasikan ke anggotannya.
“Dengan kondisi lemah ini, mestinya ada kebijakan yang harus diprioritaskan. Misalnnya mungkin terkait masalah perizinanan atau surat-surat yang belum ketemu. Yang penting faktanya yang harus dicari kalau pengusaha bersangkutan sudah bayar pajak. Harus ada organisasi yang turun langsung. Jangan sosialisasi di atas saja. Pengusaha di bawah jadi tertutup informasi,” sarannya.

Baca juga :  Bangkit Pasca-PHK, Sudarmawan Bisnis Ayam Ketawa

Hal senada disampaikan Made Rudika. Bahkan dia mengaku enggan mengurus persyaratan karena informasinya tidak jelas. “Sampai saat ini saya tidak mendapat informasi resmi dari Pemkab Badung. Memang sempat dengar dari WA,” ujarnya.

Dia berharap ada pemberitahuan resmi dari petugas atau dari organisasi agar tidak ada informasi yang simpang siur. “Terus terang saya agak malas, karena izin saya kan mati, tapi tetap rutin bayar pajak. Apa ada kebijakan? Terus hitung-hitungannya seperti apa dan kapan batas waktunya? Ini kan semua belum jelas informasinya,” kata mantan Ketua LPM Kuta tersebut.
(113)

Baca juga :  Giri Prasta dan Suiasa Cuti Kampanye, Lihadnyana Jadi Pjs. Bupati Badung

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini