Sempat Memanas, Banggar “Semprot” TAPD Badung

0
4
Picsart 11 23 08.06.12
BAHAS APBD - Rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung dengan TAPD untuk membahas APBD 2021.

Mangupura, DENPOST.id

Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung mendadak panas, Senin (23/11/2020). Rapat dengan agenda pembahasan APBD Tahun 2021 itu, bahkan sampai diskor lantaran ada sejumlah masukan dari para anggota dewan.

TAPD bahkan sempat dituding tidak menghormati lembaga dewan dan hak-hak para wakil rakyat. Parahnya, membahas APBD 2021 justru anggota dewan tidak diberikan data APBD 2021. Yang membuat kesal lainnya, dana hibah dan pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan yang tidak cair tahun 2020 kembali “saru gremeng” alias tidak jelas dalam rancangan APBD 2021.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa dan dihadiri Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana dan Sekda I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir anggota Banggar Dewan, Kepala Bappeda Wira Dharmajaya, Kepala Bapenda Made Sutama dan dan tim dari eksekutif.

Awalnya, rapat sempat berjalan adem. Namun, tensi anggota dewan mulai naik ketika Pjs. Bupati Lihadnyana membacakan data ringkasan APBD Badung TA 2021. Itu karena, data yang dipegang anggota dewan berbeda dengan data yang dibaca Kepala BKD Provinsi Bali itu. Perbedaan data itu, bahkan sempat membuat para anggota dewan bengong seakan tak mengerti apa yang disampaikan Pjs. Bupati.

Baca juga :  Prabu Catur Muka Akan Banyak Belajar

Begitu selesai membacakan ringkasan APBD 2021, serangan bertubi-tubi mulai datang dari para anggota dewan.
Sorotan pertama datang dari Wakil Ketua I Dewan I Wayan Suyasa. Dia mengaku kaget lantaran anggota dewan tidak diberikan data terbaru soal rancangan APBD 2021. “Kami bingung kok yang Pjs baca data ringkasan APBD 2021 dengan data yang kami pegang beda?,” sentilnya.

Politisi Partai Golkar inipun mengaku kecewa lantaran data yang mesti dibahas dewan justru pihaknya tidak tahu. “Sebelum rapat mestinya data itu dibagikan ke kami. Ingat, tugas budgeting dan legislasi itu di dewan. Tugas kami yang membahas APBD, kok itu (data) disembunyikan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata. Pihaknya mengaku semua yang menjadi pembahasan APBD 2021 wajib dibahas oleh dewan. Pihaknya pun minta keterbukaan pihak eksekutif.

Suasana semakin panas lantaran anggota Banggar I Wayan Sandra dan I Nyoman Satria minta sidang paripurna pembahasan APBD 2021 yang diagendakan berlangsung, Selasa (24/11/2020) ditunda. Mereka mengaku tidak mau melanjutkan sidang apabila breakdown APBD 2021 tidak jelas. “Begini saja sidang untuk besok kita tunda sampai ada kejelasan lebih lanjut. Toh, juga penutupan 30 November,” kata Sandra.

Baca juga :  Cegah Pelecehan Terhadap Pelajar, Guru Perlu Jalani Pemeriksaan Ini

Hal senada juga dikatakan Politisi PDIP asal Mengwi, Nyoman Satria ini bahkan mengancam kalau eksekutif tidak respon dewan akan tidak mengesahkan APBD 2021. ”Kalau tidak mampu ya…. kita pakai APBD 2020 untuk 2021. Ya kita semua siap-siap tidak dapat gaji enam bulan,” ancam Satria dengan nada tinggi.

Kembali, Suyasa menambahkan bahwa selain tidak diberikan materi terbaru terkait APBD 2021, pihaknya juga mempertanyakan nasib hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun 2020. Pasalnya, jatah hibah dan pokirnya sendiri tak satupun ada yang cair. “Kalau hak masyarakat tidak jelas kami tunda pun tidak masalah. Masak hibah dan pokir kami sebagai anggota dewan dipermainkan,” imbuhnya lagi.

Melihat anggota dewan mencak-mencak, Pjs. Bupati Lihadnyana pun langsung menyemprot jajarannya. Dia mengaku ikut kecewa justru dewan yang ia ajak rapat tidak dapat materi rapat. “Sebentar-sebentar. Sekali lagi tidak biasanya saya menghadiri sidang anggota dewan tidak dapat data. Saya kecewa dengan jajaran saya. Saya perintahkan Pak Sekda jangan pulang sebelum ini selesai. Saya pakai kewenangan saya sebagai Pjs agar ini selesai, memalukan sekali ini,” katanya.
Dia pun minta jajarannya menghargai sistem pemerintahan yang ada. “Sekda printkan sekarang (data APBD 2021-red). Apa susahnya ngeprint. Jangan selembar kertas disembunyikan. Bila perlu lari. Bagikan sekarang,” kata Lihadnyana.

Baca juga :  Sukses di Badung, Suiasa Paparkan Program PPNSB di Rakerda PDIP Sumatera Barat

Kemudian, menanggapi masalah pokir dewan sebesar Rp53 miliar, pihaknya pun minta agar difasilitasi. Begitu juga dengan hibah para wakil rakyat. Pihaknya menegaskan tidak boleh menghambat hak dewan. Sebagai Pjs Bupati, pihaknya pun mengaku sangat memahami kebutuhan anggota dewan dalam memfasilitasi masyarakat pendukungnya. “Saya perintahkan input sekarang ke sistem begitu juga hibah. Dan yang sudah diinput 2021 harus cair karena sekarang sudah kita siapkan anggarannya,” jelasnya.

Kemudian, dalam rapat lanjutan akhirnya disepakati bahwa Sidang Paripurna DPRD Badung membahas APBD 2021 tetap digelar, Selasa (24/11/2020). Sementara dalam ringkasan APBD 2021 disepakati bahwa pendapatan menjadi Rp3,77 triliun. Kemudian belanja sebesar Rp3,72 triliun dan defisit sebesar Rp50 miliar. (115)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini