Rapat Paripurna DPRD Karangasem, Sepakati Ranperda Anggaran dan Belanja Daerah 2021

Konsep Otomatis

Amlapura,DenPost

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem bersama jajaran eksekutif Selasa (24/11) lalu menggelar
rapat Paripurna membahas tentang Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Tak hanya itu, dalam paripurna juga dilakukan pengambilan keputusan serta penyampaian pendapat akhir oleh Pejabat Sementara Bupati Karangasem.

Wakil Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi menyatakan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Gabungan Komisi dengan Eksekutif yang dirapatkan di tanggal 17 dan 23 Nopember lalu mencatat beberapa hal. Diantaranya PAD Tahun Anggaran 2021 disepakati sesuai dengan sesuai Rancangan APBD TA. 2020 sebesar Rp 258.110.008.272,91. Tak hanya itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung akan ditutupi dari peningkatan devisit dan pergeseran kegiatan belanja langsung.

Baca juga :  Ayu Suwirta Dampingi Putri Suastini Koster Kunjungan Sosial di Nusa Penida

Poin selanjutnya Sumardi menyatakan sepakat untuk ditetapkan APBD sesuai dengan RAPBD yang diajukan dan diijinkan melakukan pergeseran belanja untuk mendanai kegiatan prioritas yang bersifat urgen. Pada tahap selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian jika ada perubahan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada tahap evaluasi RAPBD ke provinsi Bali.

“Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Karangasem pada intinya telah menyetujui keempat Raperda tersebut. Meski dengan beberapa pendapat atau catatan-catatan,” ungkap Sumardi.

Baca juga :  Ini yang Dibahas di Musrenbang Denut

Salah satunya yakni pendapat Fraksi Gerindra, menyampaikan agar pihak eksekutif lebih efektif dalam pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan masing-masing OPD, sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menanggapi, Pejabat Sementara Bupati Karangasem, Wayan Serinah menyampaikan pendapatnya dalam Pengambilan Keputusan terhadap 6 buah Rancangan Peraturan Daerah. Diantaranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 202, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021.

Baca juga :  Jadi Kunci Pembangunan Ekonomi, Usaha Mikro Ditarget Berkontribusi 45 Persen

Tak hanya itu, dalam paripurna juga disepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bendega. (c/Yun)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini